Anggota Komisi III dari PDIP Trimedya Pandjaitan menilai sesungguhnya tak ada relevansinya mengkaitkan ke belakang. Ia menilai suasana kebatinan periode lalu dengan periode sekarang dalam memberantas narkotika berbeda. Ia menilai saat ini ditengah kebijakan moratorium remisiterhadap napi narkotika, tetapi grasi malah diberikan kepada Corby.
“Jangan kemana-mana dikaitkan. Padahal di sini BNN setengah mati memberantas narkotika. Kita menghujat hakim kalau memvonis rendah narkotika, tetapi presiden malah memberikan grasi. Menurut kami, tak perlu kemana-mana (penjelasan Menkumham,-red),” tegasnya.
Amir membantah bila semangat pemberantasan narkotika disebut berbeda di masing-masing periode presiden. “Semangat sejak dulu sama. Eksistensi BNN ini sudah 20 tahun di Indonesia. Dan pemberian grasi pada narapidana narkotika di era yang lalu dilakukan pada saat BNN sudah eksis,” tegasnya.
Amir menjelaskan permintaan rapat tertutup sebenarnya bukan untuk menutup rahasia, melainkan ia tak ingin mantan presiden mendapat penilaian negatif seperti yang dialami SBY sekarang. “Saya rasa relevan dengan masalah ini. Ini bukan hal baru dan bukan satu-satunyua,” tambah Amir.
Karena rapat tetap berlangsung terbuka, Amir hanya menjelaskan pada era lalu pemberian grasi kepada narapidana narkoba diberikan kepada mereka yang hukumannya tak kecil. “Ada yang sudah dipidana 18 tahun, ada yang 17 tahun, bahkan ada yang sudah dipidana 20 tahun,” pungkasnya.