Karenanya, Adnan mendesak agar kedepannya, proses rekrutmen pejabat publik tidak lagi dibebankan di pundak DPR. Seharusnya menurut Adnan, kekuatan eksternal dari masyarakat ikut dilibatkan dalam melakukan seleksi. Sementara DPR hanya melakukan pengawasan dan pengesahan atas hasil seleksi itu.
Harus ada pemikiran terobosan. Dengan kejadian ini kita bisa melihat apakah DPR masih pantas untuk melakukan seleksi terhadap pejabat publik? Dimana selama DPR tidak memiliki standar penilaian yang bagus, maka yang terjadi hanyalah pembusukan terhadap kelembagaan komisi negara yang dibentuk pasca reformasi, ujarnya.
Menyikapi kejadian ini, Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Hasril Hertanto mengatakan, publik mesti mampu memilah-milah mana perilaku individu dan mana perilaku lembaga. Menurutnya, tidak memisahkan keduanya bisa mengancam kredibilitas lembaga bersangkutan secara keseluruhan."