Meningkatnya penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global dan bencana nasional nonalam berdampak besar terhadap berbagai kegiatan baik di institusi pemerintahan maupun swasta termasuk organisasi profesi. Tak terkecuali di organisasi profesi notaris. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) meminta semua kantor notaris seluruh Indonesia agar mematuhi arahan pemerintah.
Melalui Surat Nomor: 65/33-III/2020 perihal Imbauan Pencegahan Penyebaran Covid-19 tertanggal 17 November 2020 yang ditandatangani Ketua Umum INI Yualita Widyadhari, INI mewajibkan seluruh Kantor Notaris melaksanakan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang diterbitkan dan sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah.
“Ini untuk melindungi kesehatan dan keselamatan diri kita dan karyawan Kantor Notaris,” tulis surat yang ditujukan kepada Pengurus Wilayah INI seluruh Indonesia itu. Baca Juga: Dampak Corona, DPR ‘Merumahkan’ Pegawainya
Kepala Bidang Humas PP INI Wiratmoko menjelaskan surat INI ini sehubungan arahan Presiden Jokowi agar mengikuti protokol kesehatan yang diterbitkan WHO dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 demi kesehatan dan keselamatan para notaris dan karyawan Kantor Notaris.
“Karena itu, seluruh Kantor Notaris diwajibkan melaksanakan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai jangka waktu yang telah ditentukan pemerintah,” ujar Wiratmoko kepada Hukumonline, Rabu (18/3/2020).
Dia menghimbau bagi rekan-rekan pengurus INI agar sementara waktu membatasi atau mengurangi atau menunda kegiatan yang berbentuk seminar, diskusi hukum, FGD, atau kegiatan lain sejenis dan sifatnya mengumpulkan banyak anggota atau orang (kerumunan).
“Kita minta mengurangi aktivitas di kantor atau di luar kantor. Apabila tidak ada keperluan yang mendesak, pekerjaan-pekerjaan yang wajib diselesaikan semaksimal mungkin dapat diselesaikan di rumah (work from home),” kata dia.
Dalam hal mengharuskan melaksanakan tugas di luar rumah atau kantor, hindari kerumunan orang atau tetap menjaga jarak dengan klien. “Selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kantor,” pesannya.
Seperti diketahui, meningkatnya jumlah kasus yang terkena infeksi Covid-19 dalam sepekan terakhir mendorong sejumlah universitas, perkantoran, hingga kementerian/lembaga negara mengalihkan kegiatannya melalui sistem online. Ini sesuai Keppres No. No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan arahan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Minggu (15/3) yang mengimbau penundaan kegiatan yang melibatkan banyak orang.
Presiden meminta seluruh rakyat Indonesia tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran Covid-19 ini bisa dihambat dan di-stop. “Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah Covid-19 ini bisa tertangani dengan maksimal,” harapnya.
Kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan Surat Edaran Menpan RB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. SE ini pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from Home/WFH) bagi ASN.
SE Menpan RB ini untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Sekaligus memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi dan memastikan pelayanan publik dapat tetap berjalan efektif.
Mengutip SE Menpan RB yang diperoleh Hukumonline, terdapat beberapa ketentuan. Pertama, penyesuaian sistem kerja ASN di instansi pemerintah dapat bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH). Namun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memastikan minimal terdapat 2 level pejabat struktural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
PPK kementerian/lembaga/daerah agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif dalam mengatur pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja dari rumah/tempat tinggal (WFH) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan: jenis pekerjaan, peta sebaran Covid-19 resmi dari pemerintah; domisili pegawai; kondisi kesehatan pegawai; kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit Covid-19); riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 hari terakhir, riwayat interaksi pegawai dengan penderita Covid-19 dalam 14 hari terakhir; serta efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.