Dalam debat calon Presiden dan Wakil Presiden (capres-cawapres), masing-masing calon memaparkan program-program yang bakal dijalankan jika terpilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 nanti. Kedua pasangan berjanji menghadirkan pemerintahan bersih.
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) memaparkan punya program yang fokus pada sektor kunci. Ketahanan pangan, misalnya. Menurut Prabowo, ketahanan pangan membawa ketenangan bagi rakyat, mendorong peningkatan devisa, dan investasi. Selain itu, pasangan ini berjanji memperhatikan gaji yang diterima aparatur negara.
Prabowo melihat salah satu kelemahan yang ada dalam pemerintahan selama ini adalah korupsi dan keadilan yang tidak berpihak kepada kaum lemah. Ia menengerai penyebabnya adalah kebocoran kekayaan nasional secara sistemik. Tidak ada sumber daya yang cukup bagi negara untuk menyejahterakan aparaturnya. Ujungnya, muncul korupsi di tingkat pusat dan daerah. “Pejabat negara itu kan korupsi karena takut masa depannya tidak jelas,” katanya dalam debat Capres-Cawapres 2014 yang digelar KPU di gedung Balai Sarbini Jakarta, Senin (9/6).
Prabowo berjanji menyusun strategi untuk menutupi kebocoran anggaran negara. Kuncinya kemampuan manajerial dan peningkatan pendidikan aparatur, terutama penegak hukum. Pemerintahan bersih ditentukan pemimpin. Pemimpin yang tegas, kata Prabowo, dapat mencegah bocornya anggaran negara. “Diharapkan bisa muncul aparatur pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Pasangan Prabowo, Hatta Rajasa lebih menekankan pada reformasi birokrasi sebagai instrumen menciptakan pemerintahan bersih. Birokrasi telah menjadi hambatan selama ini. Pelayanan publik yang baik diabaikan. Karerna itu reformasi birokrasi menjadi penting. Itu juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi. “Upaya pemberantasan korupsi harus masif. Penguatan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian,” urainya.
Untuk mencegah tekanan dari koalisi parpol pendukung, Hatta mengatakan Presiden menjalankan mandat rakyat, bukan parpol. Oleh karenanya pemerintahan tidak boleh tunduk pada parpol yang bergabung dalam koalisi, tapi berpegang pada rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Kemudian, jangan menempatkan SDM yang berasal dari parpol koalisi untuk menduduki jabatan penting. Namun, memberikan posisi itu kepada ahlinya.
Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menekankan pada pembangunan sistem manajerial yang baik disinergikan dengan teknologi, seperti e-government. Dengan sistem tersebut Jokowi yakin mekanisme pengawasan terhadap birokrasi dapat dilakukan dengan mudah. Sebab, sistem itu mudah diakses untuk melihat bagaimana rencana kerja, pemasukan dan pengeluaran yang dijalankan.
Dalam rangka pelayanan publik, Jokowi menilai penting dibangun pelayanan satu pintu di seluruh daerah. Sedangkan proses rekrutmen dan promosi aparatur pemerintah harus dilakukan secara terbuka.
Untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, Jokowi berpendapat hal itu bisa dilakukan lewat politik anggaran. Mengingat 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat, Jokowi melihat hal itu dapat digunakan sebagai instrumen pemerintah pusat. Sehingga, kebijakan yang diterbitkan pemerintah daerah selaras dengan garis besar yang ada di pusat. Jika daerah mampu menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dengan baik maka patut diberikan penghargaan. Tapi jika daerah yang bersangkutan enggan mengikuti arahan dari pusat maka layak dijatuhi sanksi.
“Misalnya, pelayanan terpadu satu pintu, kalo itu tidak dilaksanakan, dana DAK dipotong. Itu yang kita bisa jalankan agar daerah bisa jalan selaras dengan pusat,” urai Jokowi.
Jokowi juga menekankan pemerintahan yang bersih perlu ditunjang oleh parpol yang berani mengubah kebiasaan dalam merekrut kader. Menurutnya, parpol harus melakukan regenerasi kader. Selain itu dalam menjalankan pemerintahan, tidak perlu koalisi parpol dalam jumlah banyak. Sehingga meminimalisir potensi tekanan yang berpotensi muncul menyasar pemerintahan. Untuk menjalankan pemerintah yang efektif, menurutnya koalisi harus ramping dan tidak membagi-bagi jatah kursi (kekuasaan).
Upaya lain untuk menghindari tekanan tekanan politik pada pemerintahan ke depan menurut Jokowi bisa dimulai dengan menghimpun dana kampanye dari masyarakat. Dana itu dikumpulkan lewat rekening khusus yang nantinya diaudit. “Kami tidak akan ditekan siapapun karena biayanya dari rakyat,” tukasnya.
JK mengatakan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, harus dimulai dari parpol. Ia mengatakan dalam koalisi pendukung Jokowi-JK tidak ada ikatan atau janji untuk membagi-bagi kursi kekuasaan. Menurutnya, semakin murah biaya politik yang dikeluarkan maka potensi ditekan pihak lain tergolong kecil.
Pada sesi penutup, Jokowi mengatakan pemerintahan yang akan dibangun nanti sesuai dengan pengalaman yang selama ini sudah dilakukan serta dibuktikan. “Pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum adalah yang pertama. Tapi Presiden nomor dua,” pungkasnya.
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) memaparkan punya program yang fokus pada sektor kunci. Ketahanan pangan, misalnya. Menurut Prabowo, ketahanan pangan membawa ketenangan bagi rakyat, mendorong peningkatan devisa, dan investasi. Selain itu, pasangan ini berjanji memperhatikan gaji yang diterima aparatur negara.
Prabowo melihat salah satu kelemahan yang ada dalam pemerintahan selama ini adalah korupsi dan keadilan yang tidak berpihak kepada kaum lemah. Ia menengerai penyebabnya adalah kebocoran kekayaan nasional secara sistemik. Tidak ada sumber daya yang cukup bagi negara untuk menyejahterakan aparaturnya. Ujungnya, muncul korupsi di tingkat pusat dan daerah. “Pejabat negara itu kan korupsi karena takut masa depannya tidak jelas,” katanya dalam debat Capres-Cawapres 2014 yang digelar KPU di gedung Balai Sarbini Jakarta, Senin (9/6).
Prabowo berjanji menyusun strategi untuk menutupi kebocoran anggaran negara. Kuncinya kemampuan manajerial dan peningkatan pendidikan aparatur, terutama penegak hukum. Pemerintahan bersih ditentukan pemimpin. Pemimpin yang tegas, kata Prabowo, dapat mencegah bocornya anggaran negara. “Diharapkan bisa muncul aparatur pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Pasangan Prabowo, Hatta Rajasa lebih menekankan pada reformasi birokrasi sebagai instrumen menciptakan pemerintahan bersih. Birokrasi telah menjadi hambatan selama ini. Pelayanan publik yang baik diabaikan. Karerna itu reformasi birokrasi menjadi penting. Itu juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi. “Upaya pemberantasan korupsi harus masif. Penguatan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian,” urainya.
Untuk mencegah tekanan dari koalisi parpol pendukung, Hatta mengatakan Presiden menjalankan mandat rakyat, bukan parpol. Oleh karenanya pemerintahan tidak boleh tunduk pada parpol yang bergabung dalam koalisi, tapi berpegang pada rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Kemudian, jangan menempatkan SDM yang berasal dari parpol koalisi untuk menduduki jabatan penting. Namun, memberikan posisi itu kepada ahlinya.
Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menekankan pada pembangunan sistem manajerial yang baik disinergikan dengan teknologi, seperti e-government. Dengan sistem tersebut Jokowi yakin mekanisme pengawasan terhadap birokrasi dapat dilakukan dengan mudah. Sebab, sistem itu mudah diakses untuk melihat bagaimana rencana kerja, pemasukan dan pengeluaran yang dijalankan.
Dalam rangka pelayanan publik, Jokowi menilai penting dibangun pelayanan satu pintu di seluruh daerah. Sedangkan proses rekrutmen dan promosi aparatur pemerintah harus dilakukan secara terbuka.
Untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, Jokowi berpendapat hal itu bisa dilakukan lewat politik anggaran. Mengingat 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat, Jokowi melihat hal itu dapat digunakan sebagai instrumen pemerintah pusat. Sehingga, kebijakan yang diterbitkan pemerintah daerah selaras dengan garis besar yang ada di pusat. Jika daerah mampu menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dengan baik maka patut diberikan penghargaan. Tapi jika daerah yang bersangkutan enggan mengikuti arahan dari pusat maka layak dijatuhi sanksi.
“Misalnya, pelayanan terpadu satu pintu, kalo itu tidak dilaksanakan, dana DAK dipotong. Itu yang kita bisa jalankan agar daerah bisa jalan selaras dengan pusat,” urai Jokowi.
Jokowi juga menekankan pemerintahan yang bersih perlu ditunjang oleh parpol yang berani mengubah kebiasaan dalam merekrut kader. Menurutnya, parpol harus melakukan regenerasi kader. Selain itu dalam menjalankan pemerintahan, tidak perlu koalisi parpol dalam jumlah banyak. Sehingga meminimalisir potensi tekanan yang berpotensi muncul menyasar pemerintahan. Untuk menjalankan pemerintah yang efektif, menurutnya koalisi harus ramping dan tidak membagi-bagi jatah kursi (kekuasaan).
Upaya lain untuk menghindari tekanan tekanan politik pada pemerintahan ke depan menurut Jokowi bisa dimulai dengan menghimpun dana kampanye dari masyarakat. Dana itu dikumpulkan lewat rekening khusus yang nantinya diaudit. “Kami tidak akan ditekan siapapun karena biayanya dari rakyat,” tukasnya.
JK mengatakan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, harus dimulai dari parpol. Ia mengatakan dalam koalisi pendukung Jokowi-JK tidak ada ikatan atau janji untuk membagi-bagi kursi kekuasaan. Menurutnya, semakin murah biaya politik yang dikeluarkan maka potensi ditekan pihak lain tergolong kecil.
Pada sesi penutup, Jokowi mengatakan pemerintahan yang akan dibangun nanti sesuai dengan pengalaman yang selama ini sudah dilakukan serta dibuktikan. “Pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum adalah yang pertama. Tapi Presiden nomor dua,” pungkasnya.