Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pasangan capres-cawapres untuk mendengar dan mengadaptasi rekomendasi program pemberantasan korupsi yang dicetuskan lembaga antirasuah Indonesia Corruption Watch (ICW).
"Apa yang dilakukan ICW merupakan bagian dari wujud partisipasi publik untuk merumuskan gagasan antikorupsi berdasarkan seluruh pengalaman dan pengetahuannya. Ini harus diapresiasi," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
ICW merekomendasikan lima program pemberantasan korupsi kepada pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, antara lain Memperkuat penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi, Mewujudkan keadilan ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam.
Kemudian, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan negara, Memperkuat posisi negara atas kooptasi partai politik, dan Mewujudkan birokrasi bersih dan pelayanan publik berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut Bambang, gagasan ICW merupakan bagian dari gagasan publik. Dia menekankan, capres-cawapres patut memahami antikorupsi bukan dari visi-misi yang diembannya saja, namun juga dari bagian adaptasi gagasan publik itu.
"Kegagalan antikorupsi selama ini karena publik tidak dilibatkan dalam proses antikorupsi. Seluruh yang dibicarakan ICW itu wujud hendak melaksanakan dan mengembalikan mandat amanah konstitusi, yakni bahwa semua ujungnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjamin pemberian hak-hak dasar masyarakat," katra Bambang.
Lebih jauh Bambang menilai, sejauh ini kedua pasangan capres-cawapres, belum menjelaskan dari mana uang untuk menjalankan program yang tercantum dalam visi-misinya. Padahal, kata dia, hal itu penting agar sistem pendanaan menjadi jelas.
"Contohnya di hampir seluruh negara maju masalah pajak itu menjadi salah satu fokus dalam debat capres-cawapres, masalah pajak menjadi utama, karena penting untuk menjelaskan dari mana uang untuk menjalankan program-program capres-cawapres itu," kata Bambang.
"Apa yang dilakukan ICW merupakan bagian dari wujud partisipasi publik untuk merumuskan gagasan antikorupsi berdasarkan seluruh pengalaman dan pengetahuannya. Ini harus diapresiasi," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
ICW merekomendasikan lima program pemberantasan korupsi kepada pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, antara lain Memperkuat penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi, Mewujudkan keadilan ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam.
Kemudian, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan negara, Memperkuat posisi negara atas kooptasi partai politik, dan Mewujudkan birokrasi bersih dan pelayanan publik berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut Bambang, gagasan ICW merupakan bagian dari gagasan publik. Dia menekankan, capres-cawapres patut memahami antikorupsi bukan dari visi-misi yang diembannya saja, namun juga dari bagian adaptasi gagasan publik itu.
"Kegagalan antikorupsi selama ini karena publik tidak dilibatkan dalam proses antikorupsi. Seluruh yang dibicarakan ICW itu wujud hendak melaksanakan dan mengembalikan mandat amanah konstitusi, yakni bahwa semua ujungnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjamin pemberian hak-hak dasar masyarakat," katra Bambang.
Lebih jauh Bambang menilai, sejauh ini kedua pasangan capres-cawapres, belum menjelaskan dari mana uang untuk menjalankan program yang tercantum dalam visi-misinya. Padahal, kata dia, hal itu penting agar sistem pendanaan menjadi jelas.
"Contohnya di hampir seluruh negara maju masalah pajak itu menjadi salah satu fokus dalam debat capres-cawapres, masalah pajak menjadi utama, karena penting untuk menjelaskan dari mana uang untuk menjalankan program-program capres-cawapres itu," kata Bambang.