Capres-Cawapres Belum Jadikan Hukum dan HAM sebagai Panglima
Berita

Capres-Cawapres Belum Jadikan Hukum dan HAM sebagai Panglima

Kedua pasangan capres-cawapres tidak lugas mengulas bagaimana mengimplementasikan visi dan misi bidang hukum dan HAM dalam agenda pemerintahan 5 tahun ke depan.

Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit
Kedua pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2019. Foto: RES
Kedua pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2019. Foto: RES

Debat perdana kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) telah digelar. Dalam debat ini, para kandidat memaparkan gagasan mengenai Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Melihat visi dan misi pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandiaga), belum menjadikan hukum dan HAM menjadi fokus utama.  

 

“Kedua pasangan calon tidak menjadikan hukum dan HAM sebagai fokus utama dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Dalam 5 tahun ke depan, masyarakat tidak bisa berharap adanya penegakan hukum dan HAM yang lebih baik,” ujar Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana di Jakarta, Kamis (17/1/2019). Baca Juga: Komisioner Komnas HAM: Debat Capres Isu HAM ‘Miskin’ Imajinasi

 

Arif menilai visi dan misi yang diusung kedua pasangan calon tidak menempatkan hukum dan HAM dalam urutan pertama. Menurutnya, visi dan misi pasangan nomor urut 01 dan 02 itu harus terukur dan konkrit, sehingga bisa dibuat lebih rinci. Sayangnya, visi dan misi yang dijabarkan sangat abstrak dan umum.

 

“Pemerintah ke depan tidak menempatkan hukum dan HAM sebagai panglima. Mereka mengutamakan ekonomi dan politik sebagai fokus utama,” tegasnya.

 

Dia berpendapat masyarakat seolah tidak memiliki calon pemimpin yang bisa ditampilkan sebagai alternatif. Untuk membenahi persoalan ini masyarakat harus mengevaluasi sistem politik yang telah berjalan sejak reformasi. Sistem politik saat ini cenderung menempatkan orang yang mendapat dukungan modal dan partai politik (parpol) besar.

 

Karena itu, Arif mengusulkan sistem politik harus dibenahi, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas parpol. Idealnya, parpol bisa menjaga sistem demokrasi yang mengakomodir dan mewujudkan kepentingan rakyat. Ironisnya, saat ini parpol tidak bisa diandalkan masyarakat karena mereka terkesan hanya mengakomodir kepentingan kelompoknya.

 

Siapapun pasangan capres-cawapres terpilih nanti, Arif mengusulkan selain reformasi sistem politik, penting menyisir regulasi yang melemahkan demokrasi. Misalnya, UU Ormas, dimana pembubaran organisasi kemasyarakatan bisa mudah dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadilan. Pemerintah harus membenahi berbagai persoalan itu dengan menerbitkan regulasi yang memperkuat hukum dan HAM serta sistem demokrasi.

 

Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz, menyebut kedua kandidat gagal mengutamakan sejumlah isu besar di bidang HAM, seperti penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, pencegahan pelanggaran HAM oleh aparat, dan pelanggaran HAM di Papua. Hafiz melihat para kandidat tidak tegas menjelaskan bagaimana konsep kebijakan terhadap berbagai persoalan HAM tersebut.

 

“Kedua pasangan capres-cawapres tidak lugas mengulas bagaimana mengimplementasikan visi dan misi bidang hukum dan HAM dalam agenda pemerintahan 5 tahun ke depan,” tuturnya.

 

Janji politik kedua pasangan calon menurut Hafiz bersifat normatif dan tidak menyasar masalah HAM yang fundamental. Misalnya, bagaimana melindungi kelompok rentan dan minoritas; mengakui keberadaan LGBT; membenahi regulasi yang diskriminatif; dan fenomena kekerasan terhadap perempuan. Berbagai persoalan itu, menurut Haifz sangat nyata dihadapi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM.

 

Melihat proyeksi 5 tahun ke depan, Hafiz berpandangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masih sulit diselesaikan (dituntaskan). Sebab, kedua kubu pasangan calon masih terdapat pihak yang dianggap bertanggung jawab atas dugaan kasus pelanggaran HAM berat.

 

“Tapi bukan berarti tidak ada peluang bagi pemerintah untuk menyelesaikannya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan capres-cawapres terpilih yakni mengganti Jaksa Agung dengan sosok yang pro terhadap penegakan hukum dan HAM.”

 

Hafiz juga mengusulkan kandidat presiden terpilih nanti mereformasi hukum yang seolah sekarang ini mandeg. Kemudian, melaksanakan rekomendasi PBB terhadap pemerintah Indonesia antara lain termaktub dalam rekomendasi Universal Periodic Review (UPR), dan beberapa mandat putusan MK yang belum dijalankan misalnya terkait revisi UU PNPS.

 

“Reformasi hukum ini penting untuk melanjutkan pembangunan hukum ke arah yang mampu memberikan keadilan bagi masyarakat,” katanya.

Tags:

Berita Terkait