“Di Kejaksaan cukup marak terjadi transaksi penanganan kasus, suap menyuap, banyak kasus diambangkan sehingga dijadikan semacam ‘ATM’ oleh jaksa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya Saudara punya kapasitas untuk meminimalisir praktik suap menyuap itu. Kenapa tak dilakukan ketika menjabat di Kejagung,” ujarnya.
Zulkarnain mengatakan bila terjadi suap seharusnya pimpinan satuan kerja jaksa yang nakal itu dapat dimintai pertanggungjawabannya. Ia mencontohkan ketika jaksa menangani perkara tindak pidana (termasuk tindak pidana korupsi), mereka harus mengekspos perkara itu sejelas-jelasnya kepada pimpinan satuan kerjanya.
“Kalau perkara itu indikasinya kuat, kita bisa tindaklanjuti. Ada Rencana Penuntutan (Rentut), kalau tak dilakukan, maka bila ada suap sudah bisa terdeteksi terlebih dahulu,” ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III Nasir Jamil mempertanyakan apa yang akan dilakukan oleh Zulkarnain bila kelak terpilih menjadi Ketua KPK, lalu Jaksa Agung memintanya secara khusus menghentikan satu atau dua kasus tertentu. “Apakah Saudara berani menolak permintaan itu?” ujarnya.
Zulkarnain menegaskan bahwa ia akan menolak setiap permintaan yang menyalahi peraturan perundang-undangan. “Akan saya tolak, tentu dengan cara yang santun,” pungkasnya.