Akhirnya, polemik boleh-tidaknya calon Bupati Tolitoli, Sulawesi Tengah Aziz Bestari untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Tolitoli tahun 2010 terjawab. Setelah majelis hakim konstitusi yang dipimpin Mahfud MD menolak permohonan Azis Bestari yang mengajukan judicial review atas UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Senin (19/7).
Seperti diketahui, soal boleh-tidaknya Bestari mengikuti Pemilukada Kabupaten Tolitoli sempat menjadi polemik setelah pasangannya Amiruddin H. Nia meninggal dunia.
KPU Pusat menggugurkan pencalonan Aziz sebagai calon bupati, setelah sebelumnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 320/KPU/V/2010, yang menyatakan Azis Bestari tetap sah mengikuti Pemilukada Tolitoli, meski tanpa pasangannya.
Tetapi kemudian keputusan tersebut dianulir oleh KPU Pusat sendiri melalui SK Nomor 324/KPU/V/2010 yang terbit tanggal 29 Mei 2010. Dalam surat kedua ini, KPU memutuskan untuk menggugurkan keikutsertaan Azis Bestari sebagai calon Bupati Tolitoli.
Lalu, Bestari mengajukan uji materi atas Pasal 63 ayat (2) UU Pemda yang dianggap mengakibatkan pencalonan Bestari sebagai calon Bupati Tolitoli terganjal. Ketentuan itu dinilai bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), UUD 1945. Pasal 63 ayat (2) itu dinilai diskriminatif dan melanggar kepastian hukum yang adil.
Pasal 63 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004 menyatakan “dalam hal salah satu atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur”.
Atas permohonan itu, Mahkamah menilai menurut penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda pasangan calon adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah secara berpasangan sebagai satu kesatuan. Karenanya, yang dapat diajukan sebagai calon kepala daerah dan wakil daerah pasangan secara bersama-sama dalam bentuk paket pasangan calon. Dengan kata lain, calon kepala daerah dan atau wakilnya tak dapat diajukan secara sendiri-sendiri.