Menurut Ismail, rakergab itu adalah salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi IX DPR dan Geber BUMN beberapa waktu lalu. Raker akan melibatkan Komisi VI DPR."Kami mendesak Komisi IX dan Komisi VI untuk segera menggelar rakergab yang sempat tertunda," kata pria yang disapa Ais itu di Jakarta, Senin (06/4).
Ais mendesak DPR untuk serius menyelesaikan masalah outsourcing di BUMN. Pasalnya, persoalan ini sudah bertahun-tahun belum tuntas. Ia berharap Komisi IX dan VI punya komitmen tinggi untuk membahas dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi buruh outsourcing BUMN.