Pengadaan gorden Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR terus menjadi sorotan publik. Sebab, proses tender yang diklaim telah sesuai prosedur masih menjadi pertanyaan dengan pemenang perusahaan yang memberikan penawaran harga tertinggi. Terhadap hal tersebut, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bakal memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar pekan depan.
“(BURT, red) akan memanggil Sekjen DPR agar menjelaskan secara rinci terkait polemik pengadaan gorden RJA,” ujar Wakil Ketua BURT DPR, Johan Budi dalam keterangannya, Rabu (11/5/2022).
Dia mengatakan BURT perlu mendengar langsung penjelasan secara rinci soal rasionalisasi anggaran Rp48 miliar untuk pengadaan gorden RJA yang dinilai tidak wajar di tengah situasi perkonomian yang masih karut marut. Bagi anggota Komisi III DPR itu, proses tender dan perusahaan yang dipilih sebagai pemenang tender dengan penawaran harga tertinggi menjadi pertanyaan publik.
“Bila dalam penjelasan pada Selasa (17/5) pekan depan terdapat kejanggalan, bukan tidak mungkin BURT bakal minta pengadaan gorden itu dibatalkan,” kata Johan Budi.
Secara pribadi, Johan meminta pengadaan gorden dibatalkan. Dia beralasan harga dan anggaran yang diperuntukan pengadaan gorden tidak masuk akal. BURT telah meminta inspektorat jenderal agar mengaudit pengadaan gorden tersebut sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa. “Kalau saya secara pribadi meminta dibatalkan,” kata dia.
Baca Juga:
- Perlu Audit Proses Tender Gorden DPR Demi Kepastian Hukum
- KPK Soroti Nilai Anggaran “Jumbo” Gorden DPR
Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengaku, semula tidak mengetahui besaran anggaran pengadaan gorden sebesar Rp48 miliar. Sebab, DPR tidak membahas anggaran pada satuan tiga (secara rinci membahas pengadaan gorden), tapi hanya dalam bentuk rencana kerja dan anggaran.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan proses tender pengadaan gorden RJA yang dimenangkan PT Bertiga Mitra Solusi dengan dengan nilai Rp43,5 miliar DPR masih dapat dibatalkan. Dengan dibatalkannya tender tersebut masih dapat diulang tendernya. “Bisa saja dibatalkan untuk proses lelang kembali,” kata dia.
Dia menerangkan ada mekanisme yang dapat dilakukan penanggung jawab kuasa pengguna anggaran untuk membatalkan tender tersebut. Hal itu berada di ranah Kesekretariatan Jenderal DPR. Soal diperlukan tidaknya pengadaan gorden, Sahroni menyerahkan sepenuhnya pada pihak Kesetariatan Jenderal DPR. Dia mengingatkan pihak Kesekretariatan Jenderal DPR agar berhati-hati melaksanakan proses tender pengadaan barang dan jasa dengan tetap merujuk pada aturan yang berlaku.
“Terkait kebutuhan yang tahu sekretariat,” ujar politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.
Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar angkat bicara soal pemenang tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Dia menerangkan, gorden, vitrase dan blind yang terdapat di Rumah Jabatan Anggota (RJA) di bilangan Kalibata dan Ulujami Jakarta Selatan merupakan proses pengadaan atau lelang Tahun Anggaran (TA) 2010. Dengan begitu, usia penggunaannya telah mencapai 12 tahun, sehingga banyak gorden, vitrase dan blind yang rusak dan lapuk.
“Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak,” ujarnya melalui keterangan tertulis kepada wartawan.
Namun permintaan tersebut belum dapat dipenuhi Kesetjenan DPR. Pasalnya belum terdapat alokasi anggarannya. Tapi, pada TA 2022 didapat alokasi anggaran penggantian gorden, vitrase dan blind itu. Itupun hanya dialokasikan bagi 505 unit RJA Kalibata. Sementara RJA di bilangan Ulujami belum terdapat alokasi anggaran.
Indra menerangkan kronologi pengadaan gorden tersebut. Menurutnya, tender pekerjaan gorden dan blind DPR TA 2022 dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp45.767.446.332.84. Sementara perusahaan yang mendaftar menjadi peserta tender sebanyak 49 perusahaan. Pada tahapan penjelasan pekerjaan dilaksanakan pada 14 Maret 2022 terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.
“Pada tahapan pembukaan penawaran tanggap 21 Maret 2022 dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada 3 perusahaan yang memasukkan penawaran,” kata dia.
Menurutnya, tiga perusahaan yang memasukkan penawaran tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Pertama, PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp37.794.795.705.00 atau dibawah HPS 10,33 persen. Kedua, PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp42.149.350.236.00 atau dibawah HPS 7,91 persen. Ketiga, PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp43.577.559.594.23 atau dibawah HPS 4,78 persen.
Bagi Indra, tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawaran memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan yakni PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Sementara PT Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus. Persyaratan kualifikasi teknis dilakukan terhadap perusahaan yang lulus dalam evaluasi administrasi untuk dievaluasi ulang.
“Apabila dalam evaluasi teknis hasil penilaiannya tidak memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus teknis, dan tidak akan dievaluasi lebih lanjut, serta dinyatakan gugur.”
Sebaliknya, bila hasil penilaian memenuhi persyaratan, maka penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya. Indra melanjutkan setelah dilakukan klarifikasi administrasi, teknis dan harga terhadap PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi pada 1 April 2022.
Hasilnya, PT Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap. Pasalnya, tidak melampirkan pengalaman 50 persen nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sementara PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap. Menurutnya, setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus.
“Pada tanggal 5 April 2022 pukul 08.00 WIB, panitia melakukan penetapan dan pengumuman pemenang.”