Pengadaan gorden Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR terus menjadi sorotan publik. Sebab, proses tender yang diklaim telah sesuai prosedur masih menjadi pertanyaan dengan pemenang perusahaan yang memberikan penawaran harga tertinggi. Terhadap hal tersebut, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bakal memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar pekan depan.
“(BURT, red) akan memanggil Sekjen DPR agar menjelaskan secara rinci terkait polemik pengadaan gorden RJA,” ujar Wakil Ketua BURT DPR, Johan Budi dalam keterangannya, Rabu (11/5/2022).
Dia mengatakan BURT perlu mendengar langsung penjelasan secara rinci soal rasionalisasi anggaran Rp48 miliar untuk pengadaan gorden RJA yang dinilai tidak wajar di tengah situasi perkonomian yang masih karut marut. Bagi anggota Komisi III DPR itu, proses tender dan perusahaan yang dipilih sebagai pemenang tender dengan penawaran harga tertinggi menjadi pertanyaan publik.
“Bila dalam penjelasan pada Selasa (17/5) pekan depan terdapat kejanggalan, bukan tidak mungkin BURT bakal minta pengadaan gorden itu dibatalkan,” kata Johan Budi.
Secara pribadi, Johan meminta pengadaan gorden dibatalkan. Dia beralasan harga dan anggaran yang diperuntukan pengadaan gorden tidak masuk akal. BURT telah meminta inspektorat jenderal agar mengaudit pengadaan gorden tersebut sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa. “Kalau saya secara pribadi meminta dibatalkan,” kata dia.
Baca Juga:
- Perlu Audit Proses Tender Gorden DPR Demi Kepastian Hukum
- KPK Soroti Nilai Anggaran “Jumbo” Gorden DPR
Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengaku, semula tidak mengetahui besaran anggaran pengadaan gorden sebesar Rp48 miliar. Sebab, DPR tidak membahas anggaran pada satuan tiga (secara rinci membahas pengadaan gorden), tapi hanya dalam bentuk rencana kerja dan anggaran.