"Korupsi yang dilakukan kepala daerah ini kami pandang sangat merugikan bagi masyarakat di daerah, karena masyarakat langsung merasakan akibat korupsi tersebut. Dalam proses penyelidikan ini. KPK mengidentifikasi dugaan aliran dana untuk kepentingan Pilkada sebelumnya," terang Alex.
Alex memandang sudah mendesak untuk melakukan perubahan aturan terkait penguatan independensi APIP dan perbaikan di sektor politik, terutama aspek pendanaan politik terhadap calon kepala daerah dalam proses kontestasi politik. Selama ini memang ada kecenderungan kepala daerah menerima suap untuk mengembalikan modal kampanye ataupun untuk modal kampanye berikutnya.
Dari kajian KPK pencalonan kepala daerah kerap disponsori pihak tertentu atau meminjam uang dari pihak lain. Alasannya biaya kampanye untuk wilayah pulau Jawa saja mencapai Rp20-30 miliar, padahal gaji rata-rata kepala daerah tiap tahun hanya Rp6 miliar.
"Susah rasanya kita hentikan kalau masih seperti ini. Sulit juga orang jadi bupati karena utang," keluhnya.