"Jadi ada proyek jalan, besarnya sekitar Rp200 juta, kita coba hitung ternyata cuma beberapa meter, hampir tidak mungkin itu," terangnya.
Catatan KPK
Sebelum menjelaskan mengenai penangkapan ini, Basaria menyampaikan sejumlah catatan. Pertama akan ada tim khusus untuk mendampingi aparat pemerintahan di Bengkulu baik di tingkat daerah maupun provinsi. Meski KPK sebenarnya sudah melakukan pendampingan 10 pemerintah kabupaten/kota dan provinsi Bengkulu dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa.
"Namun, kenyataannya kepala daerah masih dapat mengatur pengadaan proyek dan mengambil keuntungan darinya. KPK juga menduga indikasi pemecahan paket pengadaan dalam proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan mekanisme penunjukkan langsung," lanjut Basaria.
Catatan lain berkaitan adanya anggota keluarga yang ikut melakukan korupsi. "Keprihatinan lain, KPK melihat bagaimana peran anggota keluarga turut mendukung dalam perbuatan ini, ada istri dan juga keponakan yang diduga bersama sama menerima uang," ungkapnya.
Catatan berikutnya perihal uang yang diamankan. Jumlah uang sebesar Rp95 juta dari komitmen fee sebesar Rp112,5 juta memang tidak besar. Namun, dugaan nilai komitmen fee 15 persen yang jika dilakukan terhadap setiap proyek dalam APBD setahun tentu bukan angka yang kecil.
Karenanya, kata Basaria, KPK selalu mengingatkan kepala daerah agar amanah dalam mengemban tugasnya semata-mata berupaya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya, bukan malah mengambil keuntungan dari jabatannya.
Kronologi
Berikut ini kronologi tentang penangkapam Dirwan Mahmud yang dilakukan KPK.
Selasa, 15 Mei 2018
Sekitar pukul 16.20 WIB, Tim Satgas KPK menduga telah terjadi penyerahan uang dari Juhari kepada Nursilawati Kasie kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk diserahkan kepada Hendrati yang merupakan istri Dirwan, Hendrati di rumah pribadinya di Kec. Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.