BUMN didesak mematuhi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk peraturan turunannya. Upaya memberangus kebebasan berserikat di berbagai perusahaan BUMN sebagai upaya pembangkangan terhadap UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Demikian pandangan sejumlah anggota Komisi IX dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Gedung DPR, Senin (9/9).
Dalam Raker tersebut, Menteri BUMN Dahlan Iskan dicecar berbagai pertanyaan seputar PHK terhadap pekerja di berbagai perusahaan BUMN. Seperti anggota Komisi IX dari F-PKS Indra, mengingatkan perlunya pengetatan regulasi agar tak terjadi pemecatan terhadap pekerja BUMN.
Menurutnya, Dahlan semestinya melaksanakan Peraturan Menakertrans No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Khususnya, pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan ke perusahaan penyedia jasa pekerja. “Saya minta ada regulasi ketat soal ini agar tidak menjadi dalih mem-PHK ketua atau sekretaris serikat pekerja," ujarnya.
Indra menegaskan masih ada BUMN tidak patuh pada UU Ketenagakerjaan terkait sistem outsourcing yang diperuntukan terhadap kegiatan penunjang. Padahal, Kemenakertrans menerbitkan nota terkait pengangkatan pengawai dari tidak tetap, menjadi pegawai tetap. “Jika BUMN taat hukum, kenapa nota Kemenakertrans diabaikan,” imbuhnya.
Rieke Dyah Pitaloka, anggota Komisi IX dari F-PDIP menambahkan, pengalihan pekerja outsourcing kepada koperasi dinilai tidak sesuai aturan. Pasalnya, dalam UU Ketenagakerjaan jelas mengatur terhadap pekerja outsourcing yang bekerja dengan rentang waktu beberapa tahun harus diangkat menjadi karyawan tetap.
Senada, Dewi Asmara anggota Komisi IX dari F-PG menegaskan Dahlan Iskan harus taat hukum, khususnya terkait penanganan ketenagakerjaan di perusahaan BUMN. Setidaknya pemenuhan hak terhadap pekerja outsourcing dapat terpenuhi. Bukan sebaliknya membangkang dari aturan Pemenakertrans 19 Tahun 2012. “Permenakertrans ini dilanggar BUMN. Teman-teman BUMN ini mengambil jalan pintas, lebih baik mereka di PHK saja. BUMN ini milik negara menggunakan uang rakyat,” ujarnya.
Anggota Komisi IX lainnya yakni Sunaryo Adhiwardoyo berpandangan sejak terbitnya Permenakertrans tersebut, koordinasi antara Kementerian BUMN dan Kemenakertrans tak berjalan baik. Padahal sebelum terbit Permenakertrans ini, tak terjadi kekisruhan ketenagakerjaan di BUMN. Jadi, Kemenakertrans menerbitkan aturan, sementara Kementerian BUMN dalam praktiknya mengindahkan aturan tersebut.
“Menteri BUMN harus berani mengambil policy. Buat keputusan yang pasti, misal yang sudah kerja diatas 15 tahun itu diangkat,” ujarnya.
Menanggapi berbagai cecaran anggota dewan, Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan perusahaan BUMN umumnya sama halnya dengan perusahaan lainnya. Perusahaan BUMN mesti patuh terhadap UU Ketenagakerjaan. Dalam penanganan pekerja di BUMN, Dahlan menegaskan akan taat pada UU Ketenagakerjaan dan keputusan Panja Outsourcing Komisi IX. Ia menegaskan, penyelesaian pekerja outsourcing diserahkan kepada masing-masing direksi perusahaan BUMN.
Di tempat yang sama, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan Permenakertrans belum dapat dilaksanakan. Permasalahan yang muncul di BUMN mesti diselesaikan dengan aturan lama, yakni UU Ketenagakerjaan. Misalnya pengangkatan pekerja outsourcing dilakukan terhadap mereka yang sudah mencapai batas waktu tertentu, menjadi pegawai tetap.
Dijelaskan Muhaimin, pembentukan Pemenakertrans 19/2012 merupakan upaya pemerintah dalam mencari jalan tengah atas karut marutnya hubungan kerja perusahaan dengan perusahaan jasa outsourcing. Kendati begitu, implementasi Permenakertrans tersebut dibutuhkan komitmen semua pihak. “Masih dalam proses transisi, dan butuh komitmen semua pihak.
Terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) soal Upah Minimum Provinsi (UMP), Muhaimin mengatakan sedang dibahas pemerintah. Harapannya dengan terbit Inpres tersebut, nantinya tidak menimbulkan gejolak, antara lain menyangkut tersendatnya hubungan industrial. “Kita di pemerintah sedang memperdebatkan dan pematangan,” pungkasnya.outsourcing