Mendukung Hak Asasi Manusia
Kita bersyukur bahwa spirit reformasi yakni pemberantasan korupsi masih terekam jelas dalam Konstitusi (pasca amandemen). Dalam konteks Negara hukum Indonesia yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, konstitusi kita berpihak pada perlindungan HAM yang mementingkan nilai-nilai kepentingan umum, sangat berbeda dengan konsep HAM negara liberal yang lebih berpihak pada perlindungan individu. Maka tak heran dalam ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Lagipula argumen perlindungan HAM yang dilontarkan mereka yang kontra bukanlah hak asasi yang tidak dapat dikurangi sebagaimana yang dijabarkan dalam konstitusi. Sebagai dasar hukum yang tertinggi di Negara Hukum Republik Indonesia, Konstitusi telah menyatakan pendapatnya, oleh karena itu sudah sangat jelas dengan sendirinya argument pemberian baju koruptor adalah melanggar HAM telah runtuh dengan sendirinya.
Mendukung Due Process of Law
Khusus mengenai asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah, dalam perspektif criminal procedure (Hukum Acara Pidana) perlu dipahami. Kedua asas itu tidaklah bertentangan satu sama lain. Bahkan, Eddy O. S Hiariej, salah seorang pakar pidana UGM yang menyitir pendapat Hebert L. Packer dengan tegas menyatakan, sangat keliru jika memikirkan asas praduga bersalah sebagaimana yang dilaksanakan dalam crime control model sebagai suatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang menempati posisi penting dalam due process model. Ibarat kedua bintang kutub dari proses kriminal, asas praduga tidak bersalah bukan lawannya, ia tidak relevan dengan asas praduga bersalah, dua konsep itu berbeda, tetapi tidak bertentangan.
Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahan bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, praduga tidak bersalah bersifat legal normative dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan.
Dalam hal ini, jika usul baju pemberian baju ini diterapkan oleh KPK apalagi kalau kita hubungkan dengan tidak adanya moral deficit bagi pelaku korupsi karena rata-rata pelakunya adalah pelbagai pejabat negara di lembaga-lembaga tinggi, tidak ada motif yang masuk akal untuk membela diri dari tindakan korupsi. Bukan saja karena penghasilannya yang berlimpah, tetapi juga dari merekalah justru hukum mengalir. Maka, tidak ada prinsip atau asas praduga tidak bersalah yang dilanggar. Masalah status mereka masih dalam tahapan proses persidangan, itu cuma persoalan teknis saja, tinggal mengganti kata-kata yang tertera dalam baju khusus tersebut, misalnya: TERSANGKA KASUS KORUPSI. Toh dalam proses persidangan, dakwaan yang diajukan adalah pasal-pasal yang diatur dalam Undang-undangan Pemberantasan tindak pidana korupsi.
Budayakan Kembali Rasa Malu
Hasrul Halili (Kompas, 12/8) menjelaskan bahwa efek jera korupsi saat ini harus kembali ditegakkan. Bahwa tidak adanya lagi efek jera yang ditimbulkan dari upaya pemberantasan korupsi tersebut harus dimaknai karena budaya malu di Indonesia atas perbuatan salah sudah mengalami penurunan kualitas. Itu yang menyebabkan dalam banyak pemberitaan mengenai para koruptor seolah-olah para tersangka atau terdakwa sangat bangga dengan statusnya.
Lihat saja, ketika ditangkap dan ditahan sekalipun mereka masih mampu berdiri tegak, dengan wajah sumringah, berpakaian necis terkadang sambil bercanda dengan didampingi oleh penasihat hukum papan atas, memberikan keterangan kepada pers, seolah-olah tidak ada persoalan yang cukup berarti yang dilakukannya.