Warga Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang akhirnya memperoleh kembali hak akses jalan yang sebelumnya tertutup sejak 2006 lalu. Warga yang hidup di tanah seluas 3.500 meter persegi itu bak ‘terisolasi’. Mereka hidup dalam kepungan pagar pembatas perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) dan pabrik PT Smart Telecom Tbk. Namun kini mereka tak perlu khawatir lagi. Majelis hakim yang diketuai Sugeng Riyono telah memulihkan hak servituut (pekarangan) warga lewat putusan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/3).
“Menyatakan para penggugat dan warga Lengkong Gudang memiliki hak servituut atas jalan masuk selebar 2,5 hingga 3 meter,” ujar Sugeng Riyono, Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan. Hak atas jalan masuk itu harus dipenuhi oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Smart Telecom Tbk dan PT Supra Veritas, para tergugat dalam kasus ini. Para tergugat secara tanggung renteng diwajibkan membuat jalan pengganti dari jalan Kemuning yang dulu dikenal dengan Gang Asem. Jalan itulah yang sebelumnya menghubungkan Desa Lekong Gudang dan Desa Rawa Buntu.
Persidangan perkara No. 19/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST ini bergulir dari gugatan yang diajukan Kisin Miih, Rizal Sofyan Gueci, Margono, Robingatun dan Jakaria. Selain ketiga tergugat, Bupati Kabupaten Tangerang, Wakil Walikota Tangerang dan Lurah Lengkong Gudang, juga dibidik sebagai turut tergugat.
Perkara ini berawal dari tidak digubrisnya usulan warga Kampung Lengkong kepada para tergugat untuk membuat 12 jalan alternatif akses keluar masuk warga. Mereka menilai para tergugat melanggar hak servituut warga dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan ‘pengisolasian’ melalui pemagaran.
Sebelumnya, warga mengajukan gugatan class action untuk meminta akses jalan. Namun gugatan ini kandas lantaran tak memenuhi syarat formil gugatan class action.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat hak servituut warga tak dapat diganggu gugat dengan alasan apapun. Majelis hakim menyatakan berdasarkan bukti peta udara yang diajukan penggugat terungkap, sejak 1937 hingga sekarang, jalan Kemuning merupakan jalan penghubung warga. Dua saksi yang diajukan penggugat menyatakan hal senada. Sayang jalan itu kini tertutup tembok dan diurug tanah.
BSD sendiri, dalam jawaban menyatakan, tanah yang digunakan sebagai jalan merupakan tanah milik warga yang belum dimanfaatkan. Bukti kepemilikan tanah itu berupa girik dan sertifikat. Lantaran belum digunakan, warga sekitar mengunakannya sebagai jalan.
Ahli penataan ruang, Dadang Rukmana, dalam persidangan menyatakan setiap pemanfaatan ruang wajib memberikan akses untuk masyarakat, di antaranya berupa pasar, rumah sakit, jalan raya, dan lain-lain. “Seharusnya ketika membangun BSD memperhatikan kepentingan umum itu,” ujar Sugeng.
Dalam jawabannya, BSD berdalih bahwa pembangunan pagar durakon bertujuan untuk mengamankan komplek perumahan Puspita Loka, BSD. Sebelum areal komplek tersebut ditutup, warga komplek beberapa kali melaporkan kehilangan barang. Meski begitu, majelis hakim menolak alasan itu.
Usai bersidang, Rizal menyatakan cukup puas dengan putusan majelis hakim. Dia akan meminta Satpol Pamong Praja Kota Tangerang untuk mengangkat pagar durakon yang menghalangi jalan warga. Hanya, ia menyayangkan penolakan majelis hakim atas permohonan sita jaminan.
Kuasa hukum penggugat, Ismail Fahmi Nasution berharap jika ada tergugat mengajukan upaya hukum, hakim ditingkat banding dan kasasi dapat menjatuhkan hukuman senada. Sementara, kuasa hukum BSD langsung meninggalkan tempat begitu persidangan berakhir.