BRTI Tunggu Putusan Kartel SMS Inkracht
Berita

BRTI Tunggu Putusan Kartel SMS Inkracht

Pemerintah tidak akan menentukan range batas bawah maupun batas atas tarif SMS pascaputusan KPPU. Alasannya hal itu tergantung pada mekanisme pasar.

M-4/Sut
Bacaan 2 Menit

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai kartel tarif pesan singkat (Short Message Service -SMS), bisa menjadi pelajaran penting bagi industri telekomunikasi di Indonesia. Setidaknya putusan itu memberi sinyal agar pelaku usaha di Tanah Air tidak seenaknya menetapkan suatu tarif atau harga.

Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, putusan KPPU adalah sebuah pembelajaran untuk spirit pembaruan menuju industri yang lebih sehat dan kompetitif. "Hal ini penting karena terkait dengan sasaran pemerintah yang menyediakan layanan yang makin terjangkau," ujarnya dalam jumpa pers menanggapi putusan KPPU di Gedung Dirjen Pos dan Telekomunikasi (Postel), Jakarta, Jumat (20/6).

Basuki yang juga menjabat Direktur Jenderal Postel menjelaskan, tarif SMS menjadi isu penting lantaran sudah menjadi salah satu sumber pendapatan utama operator telepon. Menurutnya, revenue yang diperoleh dari SMS rata-rata mencapai 25 persen dari total pendapatan. Bila tidak diatur interkoneksinya, posisi tawar operator akan lemah. Pasalnya, pada awalnya SMS merupakan fasilitas tambahan, sehingga selama ini tarif tersebut ditentukan oleh operator telepon masing-masing. "Ini yang disebut prinsip sender keep all (SKA)," katanya.

Meski begitu, kata Basuki, pemerintah tidak akan menentukan range batas bawah maupun batas atas dari tarif SMS pascaputusan KPPU. Alasannya besaran tarif tergantung pada mekanisme pasar. Namun, ia mengakui, besaran Rp52 dan Rp76 untuk biaya interkoneksi tarif SMS perlu dikaji ulang. "Supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda," ujarnya.

Basuki menilai, putusan KPPU masih berpatokan pada tarif interkoneksi SMS yang lama, yakni Rp76. Sementara per April 2008, patokan tarif itu sudah berubah menjadi Rp52. Jadi, BRTI akan meminta pengusaha telekomunikasi untuk menurunkan tarif SMS? "BRTI menunggu sampai ada putusan yang inkracht mengenai perkara ini," tegasnya.

Dalam putusannya, KPPU merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menyusun peraturan mengenai interkoneksi SMS. Tujuannya supaya kasus kartel tarif SMS tidak terulang kembali dan masyarakat tidak dirugikan.

Perbandingan Tarif SMS Regional Per 20 Juni 2008 (dalam AS$)

Negara

Jenis Layanan

SMS On-nett

SMS Off-nett

Indonesia

Telkomsel




Kartu Halo

0.013

0.016


Simpati

0.011

0.016


Kartu AS

0.009

0.016


Indosat




Matrix

0.011

0.016


Mentari

0.011

0.016


IM3

0.011

0.011


Excelcomindo




Explore

0.016

0.016


Bebas

0.016

0.016


Jempol

0.016

0.016

Malaysia

Celcom

0.011



Maxis

0.014



DiGi Malaysia

0.008


Singapura

M1

0.070



Singtel

0.068



Starhub

0.064


Brunei

DST

-


Thailand

DTAC

0.016


Vietnam

Vinaphone

0.021



Mobiphone

0.021


India

BSNL

0.026



3 India

0.052



Reliance India

0.052


Australia

Optus

0.199



3 Australia

0.021



Telstra

0.19



Vodaphone

0.19


Tags: