Sebagai lembaga yang unik, karyawan BPPN ada yang berasal dari swasta dan ada juga berasal dari instansi pemerintah karena penugasan. "Dan mereka tetap mempunyai hak mendapatkan pesangon setelah BPPN bubar," tegas Syafruddin.
Izin DPR
Soal masa tugas BPPN yang akan segera berakhir pada 27 Februari mendatang, kata Syafruddin, BPPN akan tetap berupaya untuk melanjutkan beberapa penawaran untuk menyelesaikan program divestasi di beberapa bank. Misalnya saja, divestasi saham pemerintah di Bank Permata, BCA, Bank Niaga, Bank Danamon dan BII.
Namun untuk divestasi tersebut, BPPN masih perlu mengantongi izin dari DPR. Izin tersebut harus diperoleh dari komisi IX DPR, agar pelaksanaan rencana melepas saham pemerintah di Bank Permata dan saham-saham pemerintah yang tersisa di BCA, Bank Niaga, Bank Danamon dan BII berjalan lancar.
"Bulan ini kami akan minta izin kepada DPR, agar sisa saham pemerintah bisa dijual. Ini penting agar kita mempunyai voting right yang cukup," papar Syafruddin.
Tujuan pelepasan saham pemerintah ini, menurut Syafruddin, ada dua. Pertama, agar pemerintah bisa memanfaatkan nilai tambah dari peningkatan harga saham di bank-bank yang telah di-divestasi. Dan kedua, agar pemerintah tetap memiliki kontrol terhadap pemegang saham.
Untuk sisa saham pemerintah di BCA, rencananya, pemerintah akan melepas sekitar satu persen dari total 6 persen saham pemerintah di BCA. Di Bank Danamon, pemerintah akan melepas 2 persen dari 20 persen. Sedangkan di Bank Niaga dan BII, pemerintah berencana akan melepas kepemilikannya sebesar 6 persen dan 2 persen.