Wacana kenaikan biaya haji pada tahun 2023 sebesar Rp69,1 juta yang diusulkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) masih menjadi perbincangan hangat. Setelah mendapatkan kritik dari berbagai pihak, kali ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ikut angkat bicara.
Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Johan Efendi berharap biaya perjalanan haji 2023 bisa lebih terjangkau untuk masyarakat. Untuk itu BPKN minta pemerintah supaya pertimbangkan kenaikan biaya ongkos haji secara penuh tahun ini, sebab dinilai terlalu mahal.
“BPKN berharap biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 yang lebih terjangkau, karena angka yang diusulkan sebesar Rp69,1 juta terbilang sangat mahal,” kata Johan, Senin (30/1).
Apalagi, lanjutnya, Indonesia masih terjebak sebagai middle income country atau negara berpendapat menengah selama 30 tahun dan juga ekonomi masyarakat yang masih berjuang di masa pandemi Covid-19. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi, seiring pulihnya mobilitas masyarakat akibat penanganan pandemi yang baik dan terkendali.
Baca Juga:
Namun menurutnya kenaikan biaya perjalanan haji di tengah menurunnya biaya paket haji menjaadi hal yang ironis. “Jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup signifikan, tentu itu sangat memberatkan," katanya.
Johan mengingatkan, wacana kenaikan biaya ibadah haji itu bisa memupuskan harapan banyak calon haji untuk pergi ke Tanah Suci. Karena itu pemerintah diminta untuk mempertimbangkan atas kenaikan biaya ongkos haji secara penuh tahun ini.
Ia menghimbau pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip keadilan, “Untuk itu, pemerintah segera mengkaji BPIH secara tepat dalam rangka menyeimbangkan besaran beban jemaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan,” tegasnya. Apalagi, kata Johan, negara sudah memiliki Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengurus dana haji yang disetorkan masyarakat, "BPKH dalam hal ini semoga dapatberperan maksimal dalam mengelola keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini," ujarnya.
BPKN menghimbau agar usulan kenaikan biaya haji masih dapat diturunkan, “Caranya, dengan melakukan efesiensi penyisiran komponen-komponen biaya yang bisa dipangkas, tanpa mengurangi dan berdampak pada kualitas pelayanan penyelenggaraan haji” pungkas Johan.
Sebelumnya Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH Syaifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto Prof Mohammad Roqib menilai usulan biaya haji tahun 2023 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI tergolong wajar dan rasional.
"Itu karena biaya tersebut sudah kalkulatif dan berbasis angka," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (25/1), dilansir Antara.
Bahkan, kata dia, Kemenag RI sudah melakukan hitungan dengan pertimbangan matang yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dia meminta semua pihak untuk memakai kacamata dan frekuensi sama sebelum menyampaikan pendapatnya terkait dengan usulan biaya ibadah haji 2023 tersebut. Prof Roqib mengaku sangat menyayangkan komentar-komentar berbagai pihak yang justru lebih mengedepankan prasangka.
Dalam hal ini, pemerintah melalui Kemenag RI mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp69.193.733 per orang atau lebih tinggi dari BPIH tahun 2022 yang sebesar Rp39.886.009 per orang.
"Mestinya usulan biaya haji dikaji dengan rasional, bukan perasaan apalagi kacamata suudzon (buruk sangka, red.)," tegasnya.
Lebih lanjut, Syaifuddin mengatakan berdasarkan fakta, sejumlah negara seperti Malaysia, Uzbekistan, dan Pakistan juga sudah melakukan penyesuaian atau menaikkan biaya ibadah haji karena dipengaruhi sejumlah faktor utama di antaranya masalah ekononi atau inflasi global, pajak, nilai tukar mata uang, biaya penerbangan, serta biaya akomodasi di Makkah maupun Madinah.Menurut dia, Kemenang RI sangat jelas jika sudah melakukan kajian secara menyeluruh ke segala aspek.
"Ini bicara jangka panjang dan strategis, tanpa adanya niat untuk membebani masyarakat," ujarnya.