Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengeluarkan catatan akhir tahun 2021 dimana pengaduan konsumen di masa pandemi paling banyak disumbang oleh sektor jasa keuangan. Tercatat pengaduan sektor Jasa Keuangan pada tahun 2021 sebanyak 2.133 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, asuransi menjadi sektor terbanyak yang diterima oleh BPKN sebanyak 1.832 pengaduan. Sisanya adalah sektor perbankan dan sektor lainnya pada jasa keuangan.
Menurut Ketua BPKN Rizal E. Halim, asuransi adalah hal yang penting bagi masyarakat karena memberikan jaminan terhadap resiko-resiko tertentu dan yang tidak terduga bagi masyarakat. Maka bila terdapat pelaku-pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan janji sesuai dengan polis asuransi bagi konsumen, tentu akan sangat merugikan bagi konsumen tersebut secara khusus dan secara umum bagi masyarakat.
“Momentum ini diharapkan dapat menjadi pemantik agar pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang asuransi dapat lebih bertanggung jawab kepada konsumennya,” kata Rizal dalam pernyataan tertulis, Jumat (24/12). (Baca Juga: Kemajuan E-Commerce Belum Ramah Terhadap Konsumen Difabel)
Hal ini sekaligus membuat BPKN meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) di bidang Penerimaan dan Penanganan pengaduan terbanyak dari sektor jasa keuangan. Rizal menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPKN yang sepanjang tahun 2021 telah berkerja keras, cerdas dan ikhlas untuk menyelesaikan target yang sudah dicanangkan pada akhir tahun 2020. Rizal menyampaikan Rekor MURI yang diraih oleh BPKN-RI adalah Rekor Ke 4 (empat) kalinya yang diterima oleh BPKN-RI secara berturut-turut.
“Yang dimana hal ini sudah dapat menjadi bukti keseriusan BPKN-RI dalam menegakkan perlindungan konsumen baik hak dan kewajiban Konsumen maupun Hak-kewajiban Pelaku usaha,” jelasnya.
Ketua Komisi Advokasi BPKN, Rolas Sitinjak menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kepercayaannya terhadap lembaga BPKN dalam hal perlindungan konsumen. Komisi Advokasi BPKN adalah komisi yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi dalam menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat/pelaku usaha dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, Negara harus hadir memastikan (Masyarakat/Konsumen) mendapatkan Hak – Haknya,” ujar Rolas.
Rolas menambahkan, dalam hal penanganan pengaduan BPKN selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait pada setiap sektor yang ada di Stranas Perlindungan konsumen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2017. BPKN akan selalu berupaya untuk melindungi masyarakat dalam melakukan transaksi baik ke/dari dan di indonesia, agar terciptanya iklim transaksi yang terpercaya dan aman sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi lebih meningkat dan terwujudnya semboyan konsumen yang bermartabat dan pelaku usaha bertanggung jawab.
Rizal juga menambahkan bahwa BPKN mencatat 7.021 pengaduan sejak 2017 – 9 Desember 2021 yang didominasi oleh Pengaduan Jasa Keuangan, E-commerce dan perumahan. Sedangkan sejak tahun 2005 – 2021 BPKN-RI telah mengirimkan 210 rekomendasi kepada kementerian/lembaga, namun hanya 48 kementerian/Lembaga yang sudah merespon rekomendasi BPKN-RI.
“Banyaknya pengaduan ini, menjadi catatan karena BPKN bukan Lembaga yang memiliki kewenangan menangani kasus, tetapi melihat trend pengaduan yang selalu meningkat menjadi ekspektasi masyarakat sebagai Lembaga yang dipercaya untuk mengadukan permasalahan yang dialami Konsumen. Tentunya ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga pelaku usaha agar membuat market trust semakin baik pada 2022” papar rizal.
Kemudian untuk sepanjang tahun ini, kinerja badan yang dipimpinnya itu berjalan secara baik. program- program yang sudah dilaksanakan seperti Kerjasama dengan Lembaga internasional, Indonesia Consumer Protection Award, Lomba Vlog BPKN-RI dan juga penerimaan Pengaduan yang sudah kami tangani dengan baik, dan dilihat dari sisi kelembagaan BPKN-RI sudah melakukan penetrasi penguatan kelembagaan.
BPKN berharap pada tahun 2022 market lebih trust terhadap berbagai institusi yang ada di pasar. Koordinasi lintas sektoral juga berjalan dengan baik efisien dan efektif seperti yang diharapkan Presiden Jokowi.