Harus Ditindaklanjuti
Menanggapi laporan BPK itu, anggota Komisi VII DPR, Alvin Lie mengatakan, sebaiknya Pemerintah langsung menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut. Bila memang ada kesalahan administrasi, harus dijelaskan kenapa terjadi demikian. Begitu juga bila ada unsur kesengajaan, maka harus diusut secara hukum, katanya.
Terkait pemeriksaan BPK atas pengelolaan pinjaman luar negeri, anggota komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, mengatakan agar keuangan pemerintah bisa lebih transparan, sebaiknya dibuat Rancangan Undang-Undang tentang Pinjaman Luar dan Dalam Negeri. Menurut Harry, dengan adanya Undang-Undang tersendiri, maka bisa diketahui secara jelas apakah pinjaman itu secara ekonomis menguntungkan atau malah sebaliknya.