Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta diminta mengeluarkan pernyataan maaf. Hal itu menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta yang menemukan adanya kerugian negara dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di enam SMPN Induk Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM).
Sebelumnya, Inspektorat Provinsi melalui Gubernur menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur dalam pengelolaan ketiga dana untuk bidang pendidikan itu.
Demikian desakan Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) seperti tertulis dalam siaran pers, yang diterima redaksi hari ini, Jumat (26/11). Tuntutan dilakukan setelah mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jakarta tentang indikasi dan potensi kerugian negara dalam pengelolaan dana BOS, BOP, dan Block Grant Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di tujuh sekolah di DKI Jakarta.
“Kami dapat LHP dari pelaksana harian (Plh) BPK Perwakilan Jakarta, Safrudin Mossi di kantornya, Kamis (25/11) sehari setelah disampaikan pada DPRD,” sebut anggota koalisi Febri Hendri ketika ditemui, Jumat (26/11). Dia sebutkan tujuh sekolah tersebut adalah SMPN 30, SMPN 84, SMPN 28, SMPN 190, SMPN 67, dan SDN 12 RSBI Rawamangun Jakarta.
LHP itu, lanjut Febri, menyebutkan total kerugian negara diperkirakan sampai Rp5,7 miliar. Bila diurai, maka dalam pengelolaan dana BOS dan BOP di SMPN Induk lebih dari Rp1,1 miliar. Sedangkan di SDN 12 RSBI Rawamangun diperkirakan Rp4,5 miliar.
BPK menyatakan, kerugian negara disebabkan oleh beberapa hal. Febri, yang juga peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) menguraikan, dana BOS, BOP tidak disalurkan oleh SMPN Induk pada TKBM, lalu pembayaran honorarium tak didasari pada satu kegiatan, pemeliharaan sarana sekolah tidak sesuai dengan petunjuk teknis.
Temuan BPK lain, sambung Febri adalah penggunaan dana tidak didukung bukti memadai. “Ada juga disebabkan kelebihan pembayaran honorarium,” tukasnya.