Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai kinerja Bank BUMN belum efisien. Inefisiensi kinerja Bank BUMN terlihat dari inefsiensi belanja modal. Penilaian tersebut merupakan tolak ukur yang digunakan oleh BPK untuk menilai kualitas kinerja perusahaan BUMN, termasuk Bank BUMN.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota BPK Bahrullah Akbar dalam jumpa pers International Symposium on Audit Bank Efficiency di Kantor Pusat BPK Jakarta, Kamis (31/10), kemarin. “Inefiensi terjadi di belanja modal. Sebab itu, pihak manajemen bank BUMN harus hati-hati,” kata Bahrullah.
Sejauh ini, penilaian BPK terhadap bank BUMN juga dilakukan dengan meneliti kondisi keuangan bank terutama dalam proses belanja. Belanja modal pada bank BUMN dapat berbentuk investasi dan pelaksanaan sumber daya manusia (SDM).
Menurut Bahrullah, selain melakukan audit keuangan, BPK juga dapat memberikan opini atau rekomendasi keada lembaga yang di audit oleh BPK. Dalam memberikan opini, BPK menggunakan tiga komponen penilaian yakni efisiensi biaya, tingkat keenokomisan serta efektivitas.
Dalam pemeriksaan tersebut, Bahrullah mengatakan BPK melihat bank BUMN dioperasikan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada bank BUMN. Melalui penilaian tersebut, diharapkan kinerja bank BUMN dapat ditingkatkan lagi.
Agar tak terjebak dalam konteks ‘kerugian negara’ yang selama ini dikeluhkan oleh perusahaan BUMN termasuk bank BUMN, BPK mengingatkan agar BUMN dapat memilah-milah inefisiensi agar tak muncul kerugian negara. Bahrullah mencontohkan, salah satu inefisiensi yang terjadi di perusahaan BUMN adalah di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp37 triliun. “Di PT PLN contohnya, ada inefisiensi sampai Rp37 triliun,” jelas Bahrullah.
Bahrullah melanjutkan, bank BUMN memiliki tata kelola yang agak berbeda dengan swasta. Hal itu mengingat bank swasta cenderung lebih mudah dalam mengelola laporannya. Untuk itu, diharapkan bank BUMN dapat berkompetisi dengan bank swasta dengan melakukan efisiensi serta menghindari kompetisi tidak sehat sesama bank BUMN.
Ketua BPK Hadi Purnomo menambahkan, efisiensi bank BUMN harus ditingkatkan mengingat kontribusi bank BUMN yang signifikan terhadap keuangan negara. Tercatat, secara keseluruhan, pada tahun 2012 bank-bank BUMN telah memberikan kontribusi dividen sebesar Rp7,5 triliun atau setara dengan 780 juta dollar.
“Meskipun jumlah Bank BUMN hanya 4 bank dari 120 bank yang beroperasi di Indonesia, tetapi bank BUMN telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara dan industri perbankan di Indonesia,” kata Hadi.
Disamping penilaian inefisiensi, Hadi juga memberikan penghargaan terhadap kinerja bank-bank BUMN karena selama tahun 2012, kinerja bank-bank BUMN menunjukkan hasil yang menggembirakan yang bisa dilihat antara lain dari NPL gross bank-bank BUMN relatif rendah, dan Rasio Kecukupan Modal (CAR) bank-bank BUMN relatif tinggi, yaitu di atas 8%.
“Atas pencapaian ini saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada manajemen Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BTN atas kerja kerasnya sehingga bank-bank tersebut bisa mencapai kinerja yang sangat baik,” ungkapnya.
Ketua BPK Hadi Purnomo menambahkan, saat ini persaingan 120 bank yang ada di Indonesia sangat ketat. Sebab itu, faktor untuk tetap bertahan bagi bank BUMN adalah menjadi lebih efisien. "Bagi auditor, tingkat efisiensi dapat memungkinkan auditor memberikan rekomendasi pada pimpinan bank mengenai keputusan finansial yang lebih baik," pungkasnya.