Indover akhirnya mengalami gagal bayar (default) terhadap kreditur-krediturnya sebesar AS$92 juta. Bank Sentral Belanda selanjutnya memanggil manajemen dan komisaris untuk datang ke pengadilan Amsterdam. Pada 7 Oktober 2008, bank sentral Belanda menyatakan bahwa pengadilan telah memutuskan untuk membekukan kegiatan operasional Indover Bank yang berkedudukan di Amsterdam.
Ya, pernyataan Anwar terkesan seperti menghindar. Namun bukan BPK saja yang 'mengelak' dari kasus Indover. Pemerintah sepertinya juga telah mengibarkan bendera putih untuk kasus ini. Malah, Menteri Perekonomian sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menegaskan, pemerintah tidak ada kaitannya dengan Indover yang sejak 7 Oktober lalu dibekukan oleh otoritas Belanda. Dalam siaran persnya, Menkeu mengatakan pemerintah Indonesia tidak pernah memberi persetujuan dalam surat jaminan (letter of support) Bank Indonesia untuk Indover.
Pencantuman klausul mengenai hal tersebut dalam perjanjian dan atau dokumen apa pun yang dibuat oleh Bank Indover dengan pihak manapun juga, adalah pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan atau palsu, yang merupakan tindakan melawan hukum, sehingga tidak mengikat pemerintah Indonesia, kata Sri Mulyani.
Terpisah anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mempertanyakan pernyataan Anwar Nasution. Menurutnya, BPK masih berhak melakukan audit terhadap aset Indover meskipun bank tersebut telah dinyatakan pailit. Kalau alasan BPK waktu itu adalah menunggu surat dari DPR, maka ada kesan menghindar dalam hal ini, katanya kepada hukumonline.
Harry menegaskan, sebagai lembaga independen mestinya BPK tidak perlu menunggu perintah atau surat dari DPR untuk melakukan audit terhadap Indover. Kalau audit tidak dilakukan, katanya, BPK seakan menghindar dari kasus yang masuk dalam wewenangnya. Timbul pertanyaan, apakah hal itu dikarenakan Anwar pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur BI sehingga beliau enggan membantu menyelesaikan kasus ini.
Malah semestinya, kata Harry, beliau lebih tahu tetang kasus ini. Seperti KPK saja. Mereka independen dalam mengambil keputusan karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. BPK jangan naif lah, tandas Harry.