Chazali melihat Indonesia berpotensi besar meraih kesuksesan dalam menggelar BPJS. Namun, dibutuhkan kemauan politik dari penyelenggara negara, baik itu dari segi regulasi sampai implementasi. Untuk DJSN, Chazali mengaku sudah melayangkan semua rancangan peraturan pelaksana yang terkait dengan BPJS ke berbagai Kementerian. Ironisnya, sampai saat ini hanya dua regulasi yang sudah terbit yaitu PP PBI dan Perpres Jamkes. Chazali berharap pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana lain karena dalam waktu dekat BPJS Kesehatan mulai beroperasi. “Untuk mendorong agar political will itu kuat, butuh dorongan dari serikat pekerja,” ujarnya.
Menanggapi hal itu Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar, mengatakan pemerintah punya kemauan politik yang lemah dalam mendorong pelaksanaan BPJS. Padahal, DJSN sudah memberikan rancangan peraturan pelaksana yang dibutuhkan dan pemerintah seolah sibuk mengutak-atik rancangan tersebut sehingga berlarut.
Timboel berpendapat selama ini serikat pekerja terus mengawal dan mendorong transformasi BPJS. Tapi Timboel mengaggap pemerintah tak mengindahkan tuntutan itu. Misalnya, Perpres Jamkes dan PP PBI yang perlu direvisi, sampai saat ini Timboel mengaku tak mengetahui sejauh mana tindakan yang dilakukan pemerintah. Apakah sudah direvisi atau belum. Hal serupa juga terjadi menyangkut iuran untuk PBI yang terkesan mengutamakan kepentingan fiskal ketimbang kebutuhan masyarakat miskin untuk menerima pelayanan fasilitas kesehatan yang ditanggung negara.
Atas dasar itu Timboel mengatakan serikat pekerja akan terus memantau dan melakukan gerakan untuk mendorong agar transformasi BPJS sesuai harapan. Tentu dorongan itu tak hanya dilakukan kepada pemerintah tapi juga DPR. Pasalnya, DPR kurang maksimal dalam mengawasi pemerintah dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan BPJS. Padahal, Timboel melihat DPR sudah membentuk Panja BPJS. Oleh karenanya, Timboel menyebut pada 16 Agustus nanti serikat pekerja bakal melakukan demonstrasi ke DPR. “Panja (BPJS,-red) Komisi IX DPR harus lebih pro aktif melakukan monitoring terhadap proses transformasi menuju BPJS,” tegasnya.