Atas dasar itu Akmal menyebut Kemenkes membuat standarisasi pelayanan untuk pemberi pelayanan kesehatan di tingkat primer dan lanjutan. Dengan begitu diharapkan peserta BPJS Kesehatan mendapat pelayanan yang baik sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Namun, Akmal mengatakan sampai saat ini pemerintah masih kekurangan sejumlah fasilitas kesehatan, seperti tempat tidur di RS. Untuk mengatasi masalah itu BPJS Kesehatan diimbau untuk menggandeng RS swasta. “RS kita (milik pemerintah,-red) masih kekurangan 11 ribu tempat tidur,” ungkapnya.
Direktur Utama PT Askes, Fachmi Idris, mengatakan peserta yang dikelola PT Askes sekarang sekitar 16,4 juta orang. Ketika BPJS Kesehatan berjalan tahun depan jumlah peserta ditargetkan minimal 121,6 juta orang. Untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap ratusan juta peserta itu menurut Fachmi bukan hal mudah. Sebab harus dibarengi dengan kesiapan fasilitas kesehatan yang memadai. Jika persiapan itu tidak dilakukan dengan baik Fachmi khawatir media akan menyorot bahwa penyelenggaraan BPJS Kesehatan secara umum bermasalah sehingga mempengaruhi perspektif publik. Padahal, yang terjadi tidak seperti itu.
Fachmi mengakui ada persoalan yang menjadi tanggungan Kemenkes dan harus segera diselesaikan. Yaitu tunggakan membayar klaim terhadap RS yang sudah memberikan pelayanan untuk peserta Jamkesmas yang totalnya mencapai Rp1,8 triliun. Ia berharap pemerintah dengan bantuan DPR segera menuntaskan persoalan tersebut. Sehingga, BPJS Kesehatan dapat berjalan lancar. “Kalau tidak maka RS berpotensi menolak peserta,” tuturnya.