“Semua pihak memiliki tanggung jawab,” ujarnya pada acara yang sama.
Ia mengakui, manfaat dana CSR yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tambang migas selama ini tidak begitu dirasakan oleh masyarakat setempat. Melalui usulan ini, diharapkan manfaatnya akan lebih terasa baik itu di sektor kesehatan, pendidikan mau pun ekonomi.
Hanya saja Arief mengingatkan agar usulan revisi Permen ESDM No. 22 Tahun 2008 ini harus selalu dikawal oleh masyarakat. Usulan ini juga harus dikaji terlebih dahulu. Pasalnya, pelaksanaan SR ini berkaitan dengan pendapatan negara di mana cost recovery akan masuk ke dalam pengurangan pemasukan negara ke dalam sektor migas.
“Hal ini dikarenakan cost recovery merupakan dana investasi yang harus dikembalikan kepada corporate kembali. Hal penting yang perlu diawasi adalah pengawasan dana alokasi SR itu sendiri agar tepat sasaran,” katanya.
Sejauh ini, BP Migas mengaku kewalahan mengawasi proses eksplorasi migas di daerah dikarenakan masyarakat menolak keberadaan perusahaan tambang. Penolakan ini dikarenakan masyarakat tidak merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan tambang serta program CSR. Hal ini perlu diawasi dan dicermati oleh BP Migas serta pihak-pihak lain agar tidak lagi terjadi penyimpangan.