Apindo memproyeksikan sepanjang 2019, pertumbuhan ekonomi akan sebesar 5,20 persen yang berarti di bawah target pertumbuhan pemerintah dalam RAPBN 2019. Menurut Hariyadi, dunia usaha mengapresiasi pencapaian 2018 yang relatif terjaga dengan pertumbuhan yang terus naik meski tidak terlalu tinggi, disertai level inflasi yang terkontrol dalam batas yang dapat diterima. Proyeksi Apindo ini dibuat atas landasan kehati-hatian dunia usaha, khususnya untuk mengantisipasi potensi kelanjutan gejolak eksternal yang dapat berpengaruh signifikan terhadap ekspansi dunia usaha, seperti fluktuasi nilai tukar dan ancaman perang dagang.
Pertumbuhan tersebut diharapkan berorientasi keadilan sosial selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai melalui program jarring pengaman sosial, dana bantuan pendidikan dan kesehatan, penyebaran infrastruktur yang merata, pengendalian harga barang pokok dan sebagainya. “Dengan demikian implementasi PP No. 59 Tahun 2017 mengeai pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana,” ujar Wakil Ketua Apindo, Shinta Wijaya Kamdani.
Di tengah keterbatasan upaya pemerintah, Apindo mengajak para pelaku usaha untuk melakukan penetrasi dagang (ekspor) di negara-negara partner non tradisional. Upaya ini dilakukan u tuk mendukung pemerintah dalam memperluas potensi perdagangan serta mengurangi ketergantungan impor dengan negara-negara partner tradisional. Hingga saat ini, beberapa anggota Apindo sudah mulai melakukan penetrasi pasar di negara-negara potensial baru di luar target pasar tradisional yang dilakukan selama ini.
Ketua Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo, Maulana Yusran berbicara mengenai potensi pariwisata di Indonesia. Apindo melihat bahwa tidak ada daearh di Indonesia yang tidak memiliki potensi pariwisata sehingga pengembangan kreativitas daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan parwisata. Maulana berharap pemerintah daerah mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki dengan melibatkan unit terkecil pemerintah desa, misalnya mengoptimalkan dana pusat dan daerah untuk pengembangan UMKM.
Optimalisasi dilakukan antara lain melalui pengembangan kapasitas massyarakat dalam penggunaan IT untuk memasarkan potensi pariwisata dan produk-produk kreatif daerah secara global. Apindo berharap langkah-langkah kecil seperti ini pada akhirnya dapat memberi dampak besar terhadap ekonomi Indonesia. “Alokasi anggaran pemerintah juga perlu ditingkatkan untuk promosi penjualan produk pariwisata baik melalui media konvensional maupun elektronik,” ujar Maulana.
Apindo juga menekankan pentinnya kewirausahaan nasional guna menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah dapat mengembangkan kemitraan UMKM yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha besar dan UMKM itu sendiri. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mampu mendukung penciptaan lapangan kerja baru mengingat UMKM berkontribusi terhadap lebih dari 90 persen employment Indonesia sehingga dapt menjadi salah satu cara dalam memanfaatkan bonus demografi.
Apindo mengingatkan komitmen pemeritnah untuk menerapkan kebijakan terencana, konsisten, dan berkelanjutan guna mengembangkan industry dalam negeri. Caranya antara lain menerapkan kebijakan yang konsisten bagi sleuruh industri dari hulu hingga hilir. Keberpihakan pemerintah juga diperlukan dalam rangka endukung pemanfaatan TKDN secara konsisten agar penggunaan produk yang sudah sesuai TKDN dapat dimaksimalkan.
Untuk sektor energi, Apindo meminta kepada Pemerintah untuk tidak meninggalkan pengembangan sektir energi yang kompetitif agar mampu mengukung daya saing sektor usaha lainnya. Persoalan ini secara serius perlu ditangani mengingat banyaknya sumur minyak yang telah dan akan ditutup, sementara belum ada investasi baru yang masuk pada sektor usaha ini. Untuk itu APindo mendesak Pemerintah untuk memberikan kemudahan perijinan usaha dan investasi serta konsistensi implementasi Rencana Umum Energi Nasional agar dapat menarik investasi baru.