Pemerintah sedang menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang verifikasi dan akreditasi lembaga pemberi bantuan hukum. Regulasi ini merupakan ‘alat’ bagi pemerintah untuk memastikan layak tidaknya sebuah lembaga pemberi bantuan hukum menerima dana dari pemerintah.
Hanya lembaga yang lolos verifikasi dan akreditasi yang bisa mendapatkan dana bantuan hukum dari pemerintah. “Peraturan Menterinya sedang disusun,” ujar Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Wicipto Setiadi di Jakarta (02/5).
Wicipto berharap draf Peraturan Menteri (Permen) tentang verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum (LBH) itu selesai Juli atau Agustus mendatang. Dalam dua bulan terakhir, proses pembahasan dilakukan intensif.
Sumber hukumonline yang intens mengikuti perkembangan pembahasan mengatakan proses pembahasan pekan lalu sudah menyinggung mekanisme verifikasi, tahapan waktu, dan pelaksana. Secara umum ada dua bagian yang masuk ke dalam Permen. Pertana, eksistensi dan kelembagaan Panitia Verifikasi dan Akreditasi. Kedua, tata cara verifikasi dan akreditasi.
Salah satu yang krusial pada poin kedua adalah batas waktu pendirian LBH. Penerima dana harus punya program bantuan hukum tiga tahun ke depan dan tiga tahun ke belakang. Rumusan ini, menurut sumber tersebut, dibuat untuk menghadang lembaga yang tiba-tiba berdiri tak lama setelah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lahir.
Peluang munculnya lembaga baru sangat mungkin terjadi. Sebab, sesuai rancangan Permen, pendaftaran penerimaan lembaga penerima bantuan hukum akan diumumkan secara terbuka oleh Kanwil Hukum dan HAM di masing-masing provinsi. Setelah pengumuman itulah, panitia melakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi.
Independensi lembaga pemberi bantuan hukum tampaknya masuk pertimbangan. Lembaga yang jelas dan terang-terangan berafiliasi dengan partai politik tertentu tak akan bisa mendapatkan bantuan hukum. Larangan ini akan dirumuskan secara tegas dalam Permen. “Badan hukum calon pemberi bantuan hukum tidak berafiliasi dengan partai politik,” begitu rumusan sementara yang disepakati tim.
Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma, setuju pelarangan semacam itu. Alvon khawatir program dan dana bantuan hukum dipergunakan untuk kepentingan politik 2014.
Tentang kelembagaan Panitia Verifikasi dan Akreditasi sudah disinggung sekilas UU Bantuan Hukum. Jumlah anggotanya lima orang, berasal dari Kementerian Hukum dan HAM (2), tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum masing-masing satu orang.
Aturan baru yang kemungkinan masuk dalam Permen antara lain tentang larangan membuka hasil rapat panitia, dan sifat keanggotaan yang tak bisa diwakilkan. Usia anggota Panitia juga akan dibatasi, minimal 35 dan maksimal 70 tahun.
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengatakan verifikasi dan akreditasi dilakukan agar penggunaan dana bantuan hukum dapat dipertanggungjawabkan. Ia justru mendukung pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan hukum dilakukan secara transparan.