BKS Dekan FH PTN dan Hukumonline Siap Merevolusi Pendidikan Tinggi Hukum
Terbaru

BKS Dekan FH PTN dan Hukumonline Siap Merevolusi Pendidikan Tinggi Hukum

Program survei yang akan digelar menjadi pembuka babak baru dunia pendidikan tinggi hukum Indonesia abad kedua.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
CEO Hukumonline Arkka Dhiratara (kiri) dan Ketua BKS Dekan FH PTN  Iman Prihandono berjabat tangan usai penandatanganan nota kerja sama, Kamis (14/3/2024). Foto: HIL
CEO Hukumonline Arkka Dhiratara (kiri) dan Ketua BKS Dekan FH PTN Iman Prihandono berjabat tangan usai penandatanganan nota kerja sama, Kamis (14/3/2024). Foto: HIL

Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS Dekan FH PTN) se-Indonesia kembali meningkatkan kemitraan dengan Hukumonline. Kali ini BKS Dekan FH PTN akan berkolaborasi dengan Hukumonline untuk menggelar survei pendidikan tinggi hukum. Hasilnya akan menjadi dasar kebijakan pendidikan tinggi hukum ke depan.

“Melalui survei pendidikan tinggi hukum ini, kami bisa melihat data dan informasi lewat jawaban dari mahasiswa dan civitas academica fakultas hukum dari Sabang sampai Merauke,” kata Iman Prihandono, Ketua BKS Dekan FH PTN kepada Hukumonline saat penandatanganan kerja sama, Kamis (14/3/2024).

Baca juga:

Ia menjelaskan survei ini mulai dari soal ragam profesi yang diminati, cara belajar mahasiswa, susunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan per wilayah, hingga perspektif atas akses ke profesi tertentu. Program ini diduga menjadi langkah awal dari kemajuan besar dunia pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Pasalnya, belum ada survei sejenis dalam rangka menentukan kebijakan pendidikan tinggi hukum sejak masa kemerdekaan 1945.

Iman mengatakan melalui survei ini para pimpinan fakultas hukum dapat mengambil kebijakan melalui data dan informasi yang akurat. Kebijakan itu misalnya menentukan kurikulum apa yang tepat berdasarkan analisis preferensi profesi mahasiswa hukum.

Kuesioner yang akan disebar nantinya akan menunjang lahirnya sejumlah strategi penting. Iman menyebut antara lain mulai dari kebijakan soal kebijakan kurikulum, kerja sama dengan universitas lain, penyediaan program double degree, penyediaan program fastrack, hingga sasaran belajar.

“Selain itu, lewat survei tersebut kami bisa mengetahui perkembangan pendidikan tinggi hukum selama ini apakah sudah berjalan baik atau tidak,” ujar Dekan FH Universitas Airlangga itu. Iman berharap berbagai kebijakan yang akan diambil pimpinan FH se-Indonesia akan berdasarkan hasil survei. Misalnya jika mahasiswa saat ini lebih tertarik pada pembelajaran di luar kelas, maka pihak fakultas sebagai penyelenggara pendidikan akan menyesuaikan.

Penting dicatat bahwa survei ini akan terbuka pula bagi masyarakat umum. BKS Dekan FH PTN menilai bekerja sama dengan Hukumonline sebagai langkah yang tepat sesuai kebutuhan. Iman mengakui Hukumonline sebagai platform yang mudah dijangkau dan akrab bagi kalangan mahasiswa hukum di Indonesia.

Kolaborasi ini akan diikuti publikasi hasil survei secara eksklusif melalui kanal dan jaringan komunikasi milik Hukumonline dan BKS Dekan FH PTN.

“Kami berharap para dekan dapat mendorong mahasiswa untuk mengisi survei ini, sehingga gambaran yang kita harapkan dapat terwujud,” kata Iman menyampaikan ajakan kepada para koleganya. Ia mengimbau kepada para dekan fakultas hukum untuk berpartisipasi dalam momen peningkatan kualitas pendidikan tinggi hukum Indonesia.

Dihitung dari usia perguruan tinggi hukum pertama di masa kolonial Hindia Belanda—yang dilanjutkan sejarahnya oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia—, tahun 2024 adalah tepat satu abad berdirinya kampus hukum Indonesia. Hasil dari program survei kerja sama BKS Dekan FH PTN dan Hukumonline ini diharapkan menjadi pemandu dunia pendidikan tinggi hukum Indonesia memasuki abad kedua. 

Chief Executive Officer Hukumonline, Arkka Dhiratara melihat kolaborasi ini sebagai sarana saling membantu. Hukumonline juga berkepentingan ikut membentuk lulusan hukum yang berkualitas di Indonesia. Sebagai perusahaan teknologi hukum sekaligus media massa hukum, mendukung pendidikan hukum bermutu tinggi adalah salah satu misi Hukumonline.

“Hasil dari survei menjadi input bagi fakultas hukum seluruh Indonesia untuk berbenah agar mahasiswanya bisa mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan pasarnya,” kata Arkka. Di sisi lain, Hukumonline sebagai platform edukasi hukum bisa mendapatkan gambaran luas untuk peningkatan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa hukum menyongsong masa depan.

Tags:

Berita Terkait