Dugaan praktik transaksional ‘pertemuan toiliet’ antara anggota Komisi III dengan Calon Hakim Agung (CHA) kala legislatif menggelar uji kelayakan dan kepatutan terus mengundang komentar miring. Semisal, komentar komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh yang menyatakan ada dugaan percobaan suap dalam proses di DPR itu, membuat kepercayaan akan proses dan lembaga yang menggelarnya kian terpuruk.
Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika menyayangkan ‘peristiwa toilet’ yang menyebabkan turunnya kepercayaan publik. “Kalau ada oknum yang mencoba bermanuver seperti itu, harus dibongkar,” ujarnya melalui sambungan telepon kepada wartawan, Jumat (20/9).
Dia menyebutkan KY dan Badan Kehormatan DPR adalah lembaga yang seharusnya aktifmembongkarnya. Ia berharap dengan ditemukan bukti dan oknum pelakunya dapat diberikan sanksi berat. “Kita dukung BK bertemu dengan KY untuk bersama membongkar. Kita minta BK untuk turun tangan. Bongkar proses dan bila terbukti beri sanksi berat. Marwah seleksi hakim agung di atas segala-galanya,” ujarnya.
Wakil ketua Komisi III Al Muzzamil Yusuf mendesak KY segera melaporkan oknum anggota Komisi III yang diduga menjadi calo CHA kepada BK DPR. “Saya meminta agar Komisi Yudisial segera melaporkan oknum anggota DPR yang menjadi calo calon hakim agung ke BK DPR,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, sambung Muzammil, Komisi III menjadwalkan rapat konsultasi dengan KY. Setidaknya Komisi III meminta klarifikasi pernyataan Imam Ansori dan Taufiqurrohman Syahuri perihal adanya dugaan calo seleksi CHA di Komisi III. Ia pun berharap KY dapat membantu BK dalam membongkar dugaan calo seleksi CHA. Sehingga BK dapat menegakan kode etik dan martabat DPR di mata publik.
Anggota Komisi III Sarifuddin Sudding menambahkan pertemuan diagendakan pada Senin (23/9). Tidak hanya itu, calon hakim agung pun diminta hadir. Dengan begitu, nantinya Imam Nasori diminta menunjuk oknum anggota komisi yang diduga ‘bermain’ sebagaimana pernyataanya diberitakan sejumlah media. “Saya minta tunjuk siapa anggota Komisi III yang menawari uang Rp1,4 miliar, dan siapa calon hakim agung yang diminta diloloskan, supaya kita coret langsung,” ujarnya.
Sudding yang juga Ketua Fraksi Partai Hanura itu mempersilakan KY dan BK untuk membongkar dugaan mafia seleksi CHA di komisi III. Ia menegaskan hal itu perlu dilakukan agar tudingan pada Komisi III tidak sekadar isapan jempol semata.
Menurutnya, pernyataan Imam Ansori makin menguatkan kecurigaan publik perihal adanya mafia di Komisi III yang selama ini hanya terdengar, tapi belum dapat dibuktikan. “Silakan dibongkar, kalau ada info ditelusuri. Kita sudah minta pimpinan dan stafnya untuk menyurati (KY, red),” tandasnya.
Terpisah, Komisioner KY Imam Anshori Saleh masih merahasiakan nama calo seleksi calon hakim agung. Dirinya, khawatir jika menyebut nama sekarang akan dijadikan senjata politik partai tertentu karena mau menjelang pemilihan umum 2014.
“Kalaupun saya mau nyebut nama, tentunya bukan di muka umum seperti ini. Kalau persoalan ini sangat serius, kita siap menyebut dan prosesnya lanjut, tak sekedar formalitas yang lama-kelamaan ‘ke laut’ (menghilang, red),” kata Imam di Gedung KY, Jum’at (20/9).
Dia membenarkan pernah ada praktik percaloan dalam proses seleksi CHA yang dilakukan anggota Komisi III DPR sebagai perantara atas permintaan CHA tertentu. ”Pernah ditawari, Rp1,4 miliar. Maksudnya masing-masing komisioner Rp200 juta (KY terdiri atas 7 komisioner). Lewat DPR (sebagai perantara) jadi pialangnya nawarin itu,” ungkap Komisioner KY bidang Hubungan Antar Lembaga ini.
Namun, saat itu dirinya menolak dengan cara yang halus dengan nada canda bahwa uang Rp1,4 miliar tidak bisa diterima. Sebagai konsekuensinya, walaupun ternyata nilai calon hakim agung terkait bagus, tetap tidak kita diterima. ”Kita coret, kalau calon hakim agung bisa dibeli begitu, bagaimana coba?” pungkasnya.