“Saya menyatakan masih bersedia untuk diproses lebih lanjut”. Pernyataan tegas itu diutarakan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, di depan sejumlah anggota Komisi III DPR. Penegasan Busyro menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harman, di awal seleksi Capim KPK di Gedung DPR, Rabu (16/12).
Dikatakan Benny, terdapat dua capim KPK yang sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan satu tahun lalu di Komisi III, yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata. Menurut Benny, keduanya dimintakan kesediaanya untuk memberikan sikap terhadap seleksi Capim KPK kali ini.
“Mana kala dalam satu tahun ini ada perubahan sikap dan komitemen, tujuannya untuk mencari klarifikasi mana kala ada hal-hal berkenaan dengan capim,” ujar politisi Demokrat itu.
Nama Busyro memang sudah mencuat satu tahun lalu ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan bersama Robby Arya Brata. Robby sebelum sudah menjalani seleksi dengan cara yang sama seperti halnya Busyro, yakni hanya dimintakan pandangan dan sikap soal apakah terus mengikuti seleksi capim KPK atau sebaliknya.
Anggota Komisi III Arsul Sani melontarkan pertanyaan terhadap Busyro. Menurutnya, sekira nantinya Busyro terpilih untuk kedua kalinya menjadi komisioner KPK, jabatan yang lain mesti dilepas. Maklum, Busyro tercatat sebagai Pengurus Pusat Muhamadiyah. Oleh sebab itu, idealnya Busyro mesti memilih salah satu jabatan.
“Bagaimana rencana anda apabila Komisi III memilih anda sebagai pimpinan KPK, karena ada larangan rangkap jabatan sebagai pimpinan KPK,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menanggapi Benny dan Arsul, Busyro memberikan klarifikasi. Menurut Busyro, sebelum muktamar Muhamadiyah, ia telah mengikuti seleksi capim KPK mulai tingkat Pansel hingga Komisi III. Setelah itu, ada rencana dilakukannya Muktamar Muhamadiyah. Belakangan, Busyro mendapatkan formulir pencalonan sebagai calon Pengurus Pusat Muhamadiyah.
Busyro menegaskan, sebelum menerima pencalonan sebagai Pengurus Pusat Muhamdiyah, ia melakukan konsultasi dengan berbagai koleganya di gerakan sosial keagamaan terbesar itu. Menurutnya, mereka yang dimintakan pendapatnya berpandangan antara jabatan sebagai pimpinan KPK dan Pengurus Pusat Muhamadiyah sama pentingnya.
“Dua-duanya penting dan amanah. Yang penting di depan mata pencalonan Muhamadiyah,” ujar Busyro menirukan ucapan koleganya yang tidak disebut namanya.
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu mengatakan, seiring berjalannya waktu dia terpilih sebagai bagian Pengurus Pusat Muhamadiyah. Belakangan, Busyro mendapat undangan untuk mengikuti seleksi capim KPK untuk kedua kalinya setelah sebelumnya satu tahun lalu sudah mengikuti seleksi yang sama.
Busyro pun tak langsung mengambil keputusan. Busyro mengaku meminta kembali pendapat dari sejumlah Pengurus Pusat Muhamadiyah. “Mereka bilang, ikuti saja sebagai bentuk penghormatan di DPR. Sekaligus untuk menunjukan proses ini harus diikuti lebih lanjut,” ujarnya.
Lantas jika kemudian terpilih menjadi pimpinan KPK Jilid IV, Busyro bakal melihat perkembangan lebih lanjut. Menurutnya, persoalan itu bakal dimusyawarahkan dengan Pengurus Pusat Muhamadiyah. Yang pasti, kata Busyro, setiap langkah yang ditempuh bakal dimintakan pendapat dengan berbagai koleganya di Muhamadiyah.
“Jadi saya tidak memutuskan sendiri, tetapi minta pendapat dari Pengurus Pusat Muhamadiyah. Siapapun yang terpilih itu punya niat komitmen moral dan membangun sistem pencegahan dan bekerja sama dengan lembaga lain serta mengembalikan ruh UUD 1945,” pungkasnya.
Dikatakan Benny, terdapat dua capim KPK yang sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan satu tahun lalu di Komisi III, yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata. Menurut Benny, keduanya dimintakan kesediaanya untuk memberikan sikap terhadap seleksi Capim KPK kali ini.
“Mana kala dalam satu tahun ini ada perubahan sikap dan komitemen, tujuannya untuk mencari klarifikasi mana kala ada hal-hal berkenaan dengan capim,” ujar politisi Demokrat itu.
Nama Busyro memang sudah mencuat satu tahun lalu ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan bersama Robby Arya Brata. Robby sebelum sudah menjalani seleksi dengan cara yang sama seperti halnya Busyro, yakni hanya dimintakan pandangan dan sikap soal apakah terus mengikuti seleksi capim KPK atau sebaliknya.
Anggota Komisi III Arsul Sani melontarkan pertanyaan terhadap Busyro. Menurutnya, sekira nantinya Busyro terpilih untuk kedua kalinya menjadi komisioner KPK, jabatan yang lain mesti dilepas. Maklum, Busyro tercatat sebagai Pengurus Pusat Muhamadiyah. Oleh sebab itu, idealnya Busyro mesti memilih salah satu jabatan.
“Bagaimana rencana anda apabila Komisi III memilih anda sebagai pimpinan KPK, karena ada larangan rangkap jabatan sebagai pimpinan KPK,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menanggapi Benny dan Arsul, Busyro memberikan klarifikasi. Menurut Busyro, sebelum muktamar Muhamadiyah, ia telah mengikuti seleksi capim KPK mulai tingkat Pansel hingga Komisi III. Setelah itu, ada rencana dilakukannya Muktamar Muhamadiyah. Belakangan, Busyro mendapatkan formulir pencalonan sebagai calon Pengurus Pusat Muhamadiyah.
Busyro menegaskan, sebelum menerima pencalonan sebagai Pengurus Pusat Muhamdiyah, ia melakukan konsultasi dengan berbagai koleganya di gerakan sosial keagamaan terbesar itu. Menurutnya, mereka yang dimintakan pendapatnya berpandangan antara jabatan sebagai pimpinan KPK dan Pengurus Pusat Muhamadiyah sama pentingnya.
“Dua-duanya penting dan amanah. Yang penting di depan mata pencalonan Muhamadiyah,” ujar Busyro menirukan ucapan koleganya yang tidak disebut namanya.
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu mengatakan, seiring berjalannya waktu dia terpilih sebagai bagian Pengurus Pusat Muhamadiyah. Belakangan, Busyro mendapat undangan untuk mengikuti seleksi capim KPK untuk kedua kalinya setelah sebelumnya satu tahun lalu sudah mengikuti seleksi yang sama.
Busyro pun tak langsung mengambil keputusan. Busyro mengaku meminta kembali pendapat dari sejumlah Pengurus Pusat Muhamadiyah. “Mereka bilang, ikuti saja sebagai bentuk penghormatan di DPR. Sekaligus untuk menunjukan proses ini harus diikuti lebih lanjut,” ujarnya.
Lantas jika kemudian terpilih menjadi pimpinan KPK Jilid IV, Busyro bakal melihat perkembangan lebih lanjut. Menurutnya, persoalan itu bakal dimusyawarahkan dengan Pengurus Pusat Muhamadiyah. Yang pasti, kata Busyro, setiap langkah yang ditempuh bakal dimintakan pendapat dengan berbagai koleganya di Muhamadiyah.
“Jadi saya tidak memutuskan sendiri, tetapi minta pendapat dari Pengurus Pusat Muhamadiyah. Siapapun yang terpilih itu punya niat komitmen moral dan membangun sistem pencegahan dan bekerja sama dengan lembaga lain serta mengembalikan ruh UUD 1945,” pungkasnya.