Bank Indonesia (BI) akan memberlakukan perizinan berjenjang atau multi license bagi perbankan untuk terus memperbaiki tata kelola industri perbankan nasional. Hal ini seperti yang diberlakukan oleh beberapa negara Asean. Demikian disampaikan Gubernur BI Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (24/5).
Darmin mengatakan, izin berjenjang yang dimaksud termasuk penataan permodalan bank, pengaturan governance melalui pembatasan kepemilikan per pihak, proses persetujuan produk dan aktivitas bank, dan proses persetujuan pembukaan jaringan kantor bank.
Dia mencontohkan, pada beberapa negara diberlakukan ketentuan kalau bank perlu menyesuaikan cakupan produk dan aktivitasnya sesuai kelompok di mana bank tersebut berada. Bank juga wajib memperoleh izin untuk dapat melaksanakan produk dan aktivitas lainnya.
“Sehingga jika bank ingin tetap menjalankan produk dan aktivitas sesuai cakupan yang dilaksanakan saat ini namun tidak didukung dengan permodalan yang cukup, maka bank wajib memenuhi kekurangan permodalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan,” kata Darmin.
Meski demikian, lanjut Darmin, penyempurnaan berbagai regulasi tersebut bukan berarti perbankan nasional siap menghadapi integrasi perbankan Asean pada 2020. Soalnya, banyak hal yang harus disiapkan terutama persoalan daya saing operasional. Yang pasti, multi license bagi bank milik negara asing, akan membuat mereka tidak dominan dibanding bank domestik.
Anggota Komisi XI DPR Muhammad Firdaus berharap BI tidak hanya berwacana terkait kebijakan ini. Menurutnya, operasional bank asing di Indonesia sudah bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Dia mencontohkan deretan bank-bank asing yang ada di jantung ibu kota Jakarta, tepatnya di jalan utama Jenderal Sudirman.
“Hampir tidak kelihatan keberadaan bank lokal nasional, karena setiap gedung-gedung tinggi yang ada di sana hampir semuanya menampilkan logo-logo bank asing,” tuturnya.