Batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan dalam media uang elektronik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran BI, ditetapkan sebagai berikut; (i) Nilai uang elektronik untuk jenis unregistered paling banyak Rp 1 juta. (ii) Nilai uang elektronik untuk jenis registered paling banyak Rp 5 juta.
Selanjutnya, dalam Surat Edaran BI diatur batas nilai transaksi untuk kedua jenis uang elektronik tersebut dalam satu bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan paling banyak Rp 20 juta. Meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh Penerbit.
Khusus untuk lembaga selain bank, untuk dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir di bidang uang elektronik, harus berbentuk perseroan terbatas (PT). Uang elektronik yang diterbitkan dan/atau digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah.
PBI APMK
Selain aturan uang elektronik, BI juga mengeluarkan PBI baru yakni PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Jenis APMK, meliputi kartu ATM, kartu debet dan kartu kredit. Dalam PBI itu dijelaskan, pada prinsipnya penyelenggaraan kegiatan penerbitan kartu ATM, kartu debet dan kartu kredit masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, sehingga izin yang diberikan oleh BI bersifat per jenis kartu.
Untuk dapat menjadi penerbit kartu kredit, lembaga selain bank harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Sedangkan untuk menjadi penerbit kartu ATM dan/atau kartu debet, lembaga selain bank harus mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan bedasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai lembaga selain bank tersebut. Hal ini tertuang dalam pasal 6 yang menyebutkan;
(1) Lembaga Selain bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit yaitu Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai perusahaan pembiayaan yang dapat melakukan kegiatan usaha Kartu Kredit. (2) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yaitu Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan bedasarkan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain bank tersebut. |
Lebih jauh, PBI yang terdiri dari 11 bab dan 60 pasal ini mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu PBI No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK dan PBI No. 10/8/PBI/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.