Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo menilai, penghematan anggaran sejumlah Kementerian/Lembaga (KL) dalam RAPBNP 2014 sebesar Rp100 triliun merupakan langkah yang tepat. Ini merupakan cara pemerintah dalam mengatasi besarnya subsidi untuk energi.
“Saya melihatnya ini bentuk tanggung jawab pemerintah yang baik, tidak ingin fiskal di kuartal IV 2014 defisit besar,” ujar Agus di Jakarta, Jumat (23/5).
Ia menuturkan, jika subsidi energi tinggi sedangkan penerimaan negara yang tak besar, akibatnya belanja negara harus dikurangi. Menurutnya, jika penerimaan negara tidak bisa digenjot lagi, maka setidaknya ada tiga opsi yang bisa dilakukan. Kedua opsi tersebut adalah pemotongan belanja negara, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau mengurangi jumlah subsidi BBM dan listrik.
“Mampukah pemerintah kurangi belanja Rp100 triliun? Kalau tidak, perlu ada penyikapan lain supaya fiskal berkesinambungan,” ujarnya.
BI terus mewaspadai langkah yang diambil pemerintah tersebut. Agus mengatakan, realisasi subsidi BBM bisa lebih dari plafon yang telah ditetapkan pemerintah dalam RAPBNP 2014. Ia berharap, pemerintah dapat mengatasi dan mengelola dengan baik perkiraan BI ini.
“Walaupun hanya lebih sedikit, kita harapkan itu dapat dikelola. Karena asumsi APBN 2014 menggunakan nilai tukar Rp10500, realisasi di Rp11500. Itu membuat tekanan belanja APBN, sehingga ada defisit, yang sekarang dibicarakan APBN perubahan,” katanya.
Meski begitu, lanjut Agus, BI berharap ke depan neraca perdagangan Indonesia bisa terus dipertahankan. Salah satu harapannya ada pada ekspor mineral, dan terdapatnya penyesuaian harga komoditas serta turunnya permintaan dari Tiongkok. Walaupun dampak dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) berdampak di kuartal I 2014, diharapkan pada kuartal II tak ada lagi.
Pemotongan anggaran ini, Agus menambahkan, tak terlalu berdampak pada perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 masih tetap berada di kisaran 5,1-5,5 persen, sesuai yang diperkirakan BI sebelumnya. Begitu juga dengan angka inflasi, tetap sama dengan yang ditargetkan BI.
Sebelumnya, dalam RAPBNP 2014, pemerintah memangkas anggaran belanja K/L sebesar Rp100 triliun. Penghematan anggaran tersebut dilakukan sebagai bentuk tindaklanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, penghematan anggaran juga dilakukan untuk menjaga defisit anggaran berada di level 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit anggaran sebesar 2,5 persen dalam RAPBNP 2014 tersebut merupakan hasil koreksi dari APBN 2014 yang sebesar 1,69 persen dari PDB.
“Kita perlu (memotong anggaran, red) pokoknya untuk jaga defisitnya 2,5 persen,” kata Chatib di Komplek Parlemen di Jakarta, Selasa (20/5).
Setidaknya, terdapat dua mata anggaran yang dipangkas oleh pemerintah yang menyebabkan penghematan anggaran sebesar Rp100 triliun. Pertama, mata anggaran untuk belanja K/L. Pada APBN 2014, belanja K/L semula sebesar Rp637,8 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp539,3 triliun. Sedangkan mata anggaran yang kedua terkait mata anggaran dana transfer ke daerah, yakni porsi untuk dana perimbangan yang semula di APBN 2014 sebesar Rp487,9 triliun, dipangkas menjadi RP479,1 triliun.
Selain ada penghematan anggaran, dalam Rancangan APBNP 2014 juga terdapat kenaikan anggaran untuk porsi belanja non K/L yang semula di APBN 2014 sebesar Rp612,1 triliun menjadi Rp726,4 triliun. Selain itu, subsidi BBM, Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan Bahan Bakar Nabati (BBN) mengalami kenaikan dari semula di APBN 2014 sebesar Rp210,7 triliun menjadi Rp285 triliun di RAPBNP 2014. Subsidi listrik juga ikut mengalami kenaikan anggaran dari semula Rp71,4 triliun di APBN 2014, menjadi sebesar Rp107,1 triliun di Rancangan APBNP 2014.
Dari seluruh rangkaian penghematan anggaran dan kenaikan anggaran untuk subsidi, pemerintah turut merevisi pendapatan negara. Tak tanggung-tanggung, revisi pendapatan negara tersebut mencapai Rp70 triliun. Pada APBN 2014, pendapatan negara sebesar Rp1667,1 triliun. Kemudian direvisi untuk RAPBNP 2014 menjadi sebesar Rp1597,7 triliun.
“Saya melihatnya ini bentuk tanggung jawab pemerintah yang baik, tidak ingin fiskal di kuartal IV 2014 defisit besar,” ujar Agus di Jakarta, Jumat (23/5).
Ia menuturkan, jika subsidi energi tinggi sedangkan penerimaan negara yang tak besar, akibatnya belanja negara harus dikurangi. Menurutnya, jika penerimaan negara tidak bisa digenjot lagi, maka setidaknya ada tiga opsi yang bisa dilakukan. Kedua opsi tersebut adalah pemotongan belanja negara, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau mengurangi jumlah subsidi BBM dan listrik.
“Mampukah pemerintah kurangi belanja Rp100 triliun? Kalau tidak, perlu ada penyikapan lain supaya fiskal berkesinambungan,” ujarnya.
BI terus mewaspadai langkah yang diambil pemerintah tersebut. Agus mengatakan, realisasi subsidi BBM bisa lebih dari plafon yang telah ditetapkan pemerintah dalam RAPBNP 2014. Ia berharap, pemerintah dapat mengatasi dan mengelola dengan baik perkiraan BI ini.
“Walaupun hanya lebih sedikit, kita harapkan itu dapat dikelola. Karena asumsi APBN 2014 menggunakan nilai tukar Rp10500, realisasi di Rp11500. Itu membuat tekanan belanja APBN, sehingga ada defisit, yang sekarang dibicarakan APBN perubahan,” katanya.
Meski begitu, lanjut Agus, BI berharap ke depan neraca perdagangan Indonesia bisa terus dipertahankan. Salah satu harapannya ada pada ekspor mineral, dan terdapatnya penyesuaian harga komoditas serta turunnya permintaan dari Tiongkok. Walaupun dampak dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) berdampak di kuartal I 2014, diharapkan pada kuartal II tak ada lagi.
Pemotongan anggaran ini, Agus menambahkan, tak terlalu berdampak pada perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 masih tetap berada di kisaran 5,1-5,5 persen, sesuai yang diperkirakan BI sebelumnya. Begitu juga dengan angka inflasi, tetap sama dengan yang ditargetkan BI.
Sebelumnya, dalam RAPBNP 2014, pemerintah memangkas anggaran belanja K/L sebesar Rp100 triliun. Penghematan anggaran tersebut dilakukan sebagai bentuk tindaklanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, penghematan anggaran juga dilakukan untuk menjaga defisit anggaran berada di level 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit anggaran sebesar 2,5 persen dalam RAPBNP 2014 tersebut merupakan hasil koreksi dari APBN 2014 yang sebesar 1,69 persen dari PDB.
“Kita perlu (memotong anggaran, red) pokoknya untuk jaga defisitnya 2,5 persen,” kata Chatib di Komplek Parlemen di Jakarta, Selasa (20/5).
Setidaknya, terdapat dua mata anggaran yang dipangkas oleh pemerintah yang menyebabkan penghematan anggaran sebesar Rp100 triliun. Pertama, mata anggaran untuk belanja K/L. Pada APBN 2014, belanja K/L semula sebesar Rp637,8 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp539,3 triliun. Sedangkan mata anggaran yang kedua terkait mata anggaran dana transfer ke daerah, yakni porsi untuk dana perimbangan yang semula di APBN 2014 sebesar Rp487,9 triliun, dipangkas menjadi RP479,1 triliun.
Selain ada penghematan anggaran, dalam Rancangan APBNP 2014 juga terdapat kenaikan anggaran untuk porsi belanja non K/L yang semula di APBN 2014 sebesar Rp612,1 triliun menjadi Rp726,4 triliun. Selain itu, subsidi BBM, Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan Bahan Bakar Nabati (BBN) mengalami kenaikan dari semula di APBN 2014 sebesar Rp210,7 triliun menjadi Rp285 triliun di RAPBNP 2014. Subsidi listrik juga ikut mengalami kenaikan anggaran dari semula Rp71,4 triliun di APBN 2014, menjadi sebesar Rp107,1 triliun di Rancangan APBNP 2014.
Dari seluruh rangkaian penghematan anggaran dan kenaikan anggaran untuk subsidi, pemerintah turut merevisi pendapatan negara. Tak tanggung-tanggung, revisi pendapatan negara tersebut mencapai Rp70 triliun. Pada APBN 2014, pendapatan negara sebesar Rp1667,1 triliun. Kemudian direvisi untuk RAPBNP 2014 menjadi sebesar Rp1597,7 triliun.