“Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pasal objek hak uji materiil secara sosiologis tidak mencerminkan perlindungan bagi kepentingan masyarakat untuk mendapatkan daftar calon legislatif yang akan dipilih di surat suara,” ucap majelis hakim dalam pertimbangan putusan.
Secara yuridis majelis berpendapat pasal batu uji permohonan a quo, pasal 240 ayat (1) huruf g dan pasal 182 huruf g UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi. Tafsir itu memberi makna norma pasal batu uji secara limitatif, mengenai perhitungan masa jeda Terpidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif, yaitu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara (pidana pokoknya).
Norma objek hak uji materiil yaitu pengecualian 5 tahun masa jeda karena ada putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, merupakan penambahan norma baru. Norma baru itu bertentangan dengan pasal 240 ayat (1) huruf g dan pasal 182 huruf g UU 7/2017 yang telah ditafsir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 juncto Nomor 12/PUU-XXI/2023.
Dengan memandang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, majelis yakin pidana tambahan berupa pencabutan hak politik merupakan penambahan efek jera bagi pelaku kejahatan tipikor. Sehingga sudah seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun persyaratan yang lebih berat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.
Dari berbagai pertimbangan hukum itu majelis hakim berpendapat pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU 10/2023 dan pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No.11/2023 bertentangan dengan pasal 240 ayat (1) huruf g dan pasal 182 huruf g UU 7/2017 yang ditafsir putusan MK No.87/PUU-XX/2022 dan No.12/PUU-XXI/2023 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Selaras itu majelis memerintahkan seluruh pedoman teknis dan pelaksanaan yang telah diterbitkan sebagai pelaksanaan pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU 10/2023 dan pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU 11/2023 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.
Dalam amar putusan majelis hakim agung memuat 7 poin. Pertama, mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon. Kedua, menyatakan pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU 10/2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7 /2017 juncto Putusan MK No.87/PUU-XX/2022 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.
Ketiga, menyatakan pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No.11/2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g UU No.7/2017 juncto Putusan MK No.12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Keempat, menyatakan seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU No.10/2023 dan pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No.11/2023 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.
Kelima, memerintahkan KPU RI sebagai termohon mencabut pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU 10/2023 dan pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No.11/2023 serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan KPU RI. Keenam, memerintahkan panitera MA mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara. Ketujuh, menghukum KPU RI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta.