Hingga kini, LPS belum bisa memastikan apakah bisa mengembalikan dana nasabah Bank Century karena lembaga itu hanya menanggung aset yang tercantum dalam pembukuan. Sedangkan produk Antaboga tidak masuk dalam pembukuan karena itu bukan produk bank, terang Firdaus yang pernah menjabat Direktur Asuransi Departemen Keuangan tersebut.
Disamping itu, sambung Firdaus, saat ini LPS sedang mengkaji usulan penawaran saham ke publik (tender offer) Bank Century yang ditawarkan oleh pemilik saham. Namun, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil audit yang dilakukan terhadap bank tersebut.
Anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo menegaskan, LPS sebagai pemilik baru Bank Century harus mengganti kerugian uang nasabah. LPS tidak bisa mangkir dari kewajibannya itu, katanya. Alasannya pemasaran produk tersebut dilakukan oleh Bank Century secara institusi. Bukan sekedar oknum semata sebagaimana selalu ditekankan oleh manajemen bank tersebut.
Memang LPS bukanlah pelaku utama pemasaran produk tersebut. Namun, kata Drajad, sebagai pemilik baru Bank Century, lembaga itu tetap harus bertanggung jawab. Soalnya, kasus ini menyangkut kepentingan publik. Lagipula, kalau LPS tidak mau tanggung jawab, bagaimana mereka mau menjalankan Bank Century agar kembali normal. Para nasabah lama pasti akan menjegal calon nasabah baru mereka, papar Drajad. Soal UU, Komisi XI DPR bisa saja melakukan sesuatu, tambahnya.
Pernyataan Drajad itu terkait dengan apa yang diucapkan oleh salah satu nasabah Bank Century di saat menyambangi DPR, Senin (9/2) lalu. Nasabah yang mengaku bernama Henny mengatakan para nasabah lama akan menjegal upaya manajemen Bank Century untuk menjaring nasabah baru. Kami akan melakukan upaya apa pun untuk menjegal Century agar tak ada nasabah yang mau menginvestasikan dananya di bank itu, ancamnya.