Dari Omnibus Law hingga Dewan Advokat Nasional
Presiden KAI, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto memberi sambutan pada Kongres Nasional Luar Biasa dan Kongres Nasional IV KAI Tahun 2024 di Edutorium Ahmad Dahlan UMS, Surakarta, Sabtu (8/6). Foto: istimewa.
Dalam sambutannya, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menyampaikan sejumlah agenda pembahasan dalam kongres, salah satunya, terkait omnibus law penegak hukum. Di tengah dinamika institusi penegak hukum yang berlomba-lomba untuk menambah kewenangan, posisi advokat dipandang ’tertinggal’ dan tidak pernah mendapatkan kewenangan apa-apa.
“Perubahan di undang-undang boleh dilakukan, tetapi tidak boleh menabrak hak advokat. Kita harus membentuk undang-undang yang mampu mengatur dinamika kewenangan penegak hukum. Jadi, misalnya, kalau ada polisi yang menambah kewenangan, ia juga harus dinamis menyesuaikan dengan kewenangan penegak hukum yang lain,” Tjoetjoe menambahkan.
Selain omnibus law penegak hukum, salah satu rekomendasi yang akan dibahas yaitu pembentukan Dewan Advokat Nasional, yang kini sudah sampai pada pembahasan, perumusan, dan penyusunan.
”Ini harus didorong, diberikan rekomendasi oleh kongres, agar DAN dapat disetujui dan terbit perpresnya, sehingga nanti ada suatu ukuran single regulator, yang akan menaungi rekan advokat di seluruh Indonesia. Tugasnya memverifikasi organisasi advokat dan membentuk dewan kehormatan bersama. Ide ini original dari KAI,” pungkas Tjoetjoe.
Turut hadir dalam kongres, Sekretaris Jenderal DPN Peradi-SAI, Dr. A. Patra M. Zen, S.H., L.L.M. mengucapkan selamat kepada para anggota KAI yang melaksanakan kongres. ”Dalam kongres ini akan ditelurkan gagasan-gagasan yang baik untuk dunia advokat. Selamat kepada para presidium terpilih,” ungkap Patra.
Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI).