Selain surat keterangan resmi dari RSCM, tersangka atau keluarganya juga harus mendapatkan surat rekomendasi dari dokter spesialis penyakit yang diderita. Kewajiban lain bagi tersangka atau keluarganya adalah menyampaikan surat permohonan izin berobat ke luar negeri yang disampaikan melalui jalur berjenjang, mulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi hingga Jaksa Agung Muda bersangkutan.
Menanggapi soal SE ini, advokat Adnan Buyung Nasution berpendapat mekanisme second opinion yang berlaku selama ini sudah cukup memadai. Selama ini, jika ada dasar kecurigaan bahwa pemeriksaan oleh dokter pribadi tersangka hanya sekedar permainan, biasanya diimbangi dengan second opinion dari dokter yang ditunjuk pemerintah. Maka, menurutnya, jika telah ada second opinion selayaknya ijin berobat diberikan demi perikemanusiaan. "Kalau sampai meninggal dalam tahanan kan kejaksaan juga yang akan menanggung kesalahan."cetusnya.
RUU Kejaksaan
Sebenarnya, khusus untuk berobat ke luar negeri, RUU Kejaksaan yang sudah disahkan DPR tegas menyebut bahwa izinnya hanya bisa diberikan oleh Jaksa Agung. RUU ini juga makin mempersulit tersangka yang ingin berobat ke luar negeri.
Tersangka atau keluarganya harus menyediakan uang jaminan sejumlah nilai kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersangka. Namun RUU tidak menegaskan apakah uang jaminan itu secara fisik diserahkan kepada jaksa atau pengadilan (seperti uang konsinyasi), atau tetap boleh di bawah penguasaan tersangka. Menurut Kemas Yahya Rahman, seyogianya uang itu dititipkan di pengadilan.
Pandangan itu sejalan dengan penjelasan pasal 36 ayat (3), yang menyebutkan bahwa apabila tersangka tidak kembali dalam waktu satu tahun tanpa alasan yang sah, maka uang tersebut akan menjadi milik negara. Kalau uang jaminan secara fisik di tangan tersangka, tentu saja eksekusi terhadap uang jaminan akan sulit.