Pemerintah mempermudah masyarakat untuk memilih ganti rugi karena lahannya diambil untuk proyek pembangunan pemerintah. Pilihan ganti rugi yang ditawarkan pemerintah adalah ganti rugi berupa uang, tanah, saham dan kombinasi keseluruhannya.
“Rakyat bisa dapat uang, tanah, saham atau ketiganya sesuai keinginan rakyat. Ini bukan ganti rugi, tapi ganti utuh. Jadi rakyat tidak teraniaya dan menguntungkan masa depannya,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supanji dalam Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembagunan untuk Kepentingan Umum di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/4), seperti dikutip dari situs bpn.go.id dan setkab.go.id.
Hendarman mengutarakan Perpres ini adalah peraturan teknis UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perpres 71 Tahun 2012 ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD. Lalu, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBN.
Dia menambahkan, cita-cita negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Amanat konstitusi ini kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
UUPA menjamin hak-hak warga negara atas tanah. Tapi dinyatakan pula tanah berfungsi sosial. Oleh sebab itu, pemegang hak atas tanah tidaklah dibenarkan menggunakan atau tidak menggunakan tanah sekehendak hatinya. “Harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dan kepentingan umum,” tutur Hendarman.
Hendarman menyatakan aturan ganti rugi proyek pembangunan dalam Perpres 71 Tahun 2012 dibuat karena pemerintah sulit mendapatkan tanah bagi pembangunan infrastruktur dan industri.
Hendarman mengingatkan jika masyarakat memilih tanah untuk ganti rugi, silakan tentukan lokasi sendiri dengan harga yang telah ditetapkan. Dia menjamin proses dan besarnya ganti rugi akan transparan karena dihitung oleh penilai independen yang sudah mendapatkan izin.
“Nantinya, yang ditetapkan bukan hanya harga tanah tapi juga harga bagunan, harga pohon dan material lainnya,” tutur Kepala BPN.
Jika masyarakat merasa tidak setuju dengan penawaran itu, Hendarman menyilakan ajukan ke pengadilan.
Pada kesempatan itu, Hendarman tidak menampik jika selama ini proses pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur sering dibayangi oleh aksi makelar. Menurut Kepala BPN, banyak rencana proyek yang sudah jauh-jauh hari diketahui oleh makelar yang memang sengaja mengambil manfaat lebih.
Pemerintah berusaha mengantisipasi makelar. “Kalau memastikan 1.000 persen itu sulit, saya tidak bisa jamin, meski makelar merugikan rakyat. Yang penting, tidak terjadi manipulasi di kementerian dan tim penilai independen,” ujarnya.
Saat yang sama, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Daerah Luky Eko Wuryanto mengatakan lamanya waktu proses pengadaan lahan juga menjadi biang keladi aksi makelar. “Dengan batas waktu yang jelas itu kemungkinan makin kecil (makelar-red),” ucapnya.
Mengenai opsi ganti rugi, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin ketika dihubungi, Sabtu (13/4) menilai opsi ganti rugi sulit diterapkan. Apalagi, kalau opsi ganti rugi berupa saham.
Menurutnya, opsi ganti rugi yang ditawarkan pemerintah menujukkan pemerintah gagap akan tujuan pelepasan tanah rakyat. Apakah menjadi fasilitas umum atau kepentingan bisnis. Apabila untuk kepentingan umum, menurut Iwan, maka alih fungsi tanah rakyat tidak berorientasi bagi bisnis. “Sedangkan saham itu bertujuan profit oriented,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut Iwan juga tidak menegaskan apakah opsi ganti rugi saham sebagai kwajiban atau hanya sekadar alternatif. Manakala sebagai pilihan, pertanyaannya adalah, pengusaha mana yang bakal memilih itu. “Tak mungkin proyek yang dilaksanakan oleh swasta mau membuka penyertaan modal dari publik yang digusur,” imbuhnya.
Terutama proyek pemerintah yang dijalankan dengan sistem Public Private Partnership (PPP), menurut Iwan opsi ini takkan menarik bagi investor. Apalagi takkan ada campur tangan pemerintah dalam perusahaan pelaksanan proyek. “Peran pemerintah selesai sampai pembebasan lahan saja,” ujar Iwan.