Pajak merupakan sektor penting yang dikelola pemerintah, sebab menjadi sumber utama pemasukan negara. Pemerintah perlu mencari strategi yang tepat dalam menyelenggarakan kegiatan perpajakan. Beragam pembenahan terhadap tata kelola perpajakan terus dilakukan sebagai bagian upaya menaikan pendapatan negara.
Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil Jakarta Selatan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Prof Yeheskiel Minggus Tiranda mengatakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) merupakan momentum penting perpajakan di Indonesia. Pembenahan administrasi pajak yang lebih baik, salah satunya dimulai sejak pemerintah menerbitkan kebijakan tax amnesty dilakukan secara sukarela.
“Itu basis kita menyusun administrasi pajak yang lebih baik. Ada upaya pemerintah untuk ini, saatnya kita membenahi administrasi pajak,” kata Yeheskiel dalam diskusi yang diselenggarakan Kelompok Studi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (KOSTAF FIA UI 2024), bertema “Shaping The Future of Indonesian Taxation: Exploring Forward-Thinking Strategies for 2024–2029’, Minggu (14/7/2024) kemarin.
Peraturan Presiden (Perpres) No.40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan diterbitkan dengan tujuan antara lain merespon kemajuan teknologi digital yang semakin berkembang. Tema besar yang diusung beleid itu adalah pembaruan sistem administrasi pajak. Misalnya kebijakan pajak karbon, kemudian sekarang SIAP.
Baca juga:
- Ini 2 Profesional yang Bisa Menjadi Kuasa Wajib Pajak
- Tiga Hal Ini Diduga Jadi Sebab DJP 'Memble' di Sengketa Pajak
Prof Yeheskiel menjelaskan Perpres 40/2018 memuat 5 pilar utama. Yakni organisasi, sumber daya manusia (SDM), peraturan perundang-undangan, proses bisnis, dan teknologi informasi serta basis data. Jika berbagai pilar itu bergulir dapat mewujudkan administrasi pajak yang lebih baik.
SIAP yang masih berproses menurut Prof Yeheskiel akan memberikan dampak secara internal dan eksternal. Sebab sistem tersebut bakal mengintegrasikan 21 proses bisnis yang berkaitan dengan pajak. Umumnya, sebagaimana praktik yang terjadi di negara lain integrasi berbagai bisnis proses dalam core tax administration system.