Bahrain menjelaskan, pasar dalam negeri Indonesia sangat menjanjikan bagi perusahaan minyak multinasional yang memiliki Pompa BBM di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, kenaikan harga BBM dalam negeri akan menambah keuntungan bagi perusahaan minyak multinasional.
“Dengan demikian, maka pertanyaan bagi kita semua, berapa perusahaan asing yang akan bermain dan dapat untung dari pasar domestik? Dan apakah pemerintah Republik Indonesia sebenarnya ingin mensejahterakan rakyatnya sendiri apa perusahaan asing,” tandasnya.
Terpisah, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Achsanul Qosasi menilai penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sama halnya dengan mendukung orang mampu dan penyelundup.
"Sebanyak 70 persen bahan bakar minyak bersubsidi tidak dinikmati masyarakat miskin, yakni 10-20 persen digunakan orang mampu dan sisanya dinikmati penyelundup. Sehingga apabila ada yang menolak kenaikan harga BBM ini artinya mendukung penyelundup, mendukung orang mampu," kata Achsanul.
Achsanul mengatakan, atas dasar alasan tersebut maka kenaikan harga BBM bersubsidi layak dilakukan pemerintah, selain untuk menyehatkan fiskal.Dia menyatakan bahwa sejak 2010 hingga 2013, pemerintah telah berhasil meningkatkan penerimaan negara, dengan penerimaan terbesar ada pada 2013.
"Data 2010 peningkatan penerimaan sebesar Rp100 triliun, pada 2011 meningkat Rp200 triliun, 2012 Rp240 triliun, dan sekarang pemerintah berusaha meningkatkan menjadi Rp300 triliun, artinya upaya meningkatkan penerimaan sudah dilakukan pemerintah. Ini fakta dan wajib diapresiasi," kata dia.
Namun, pernyataan Achsanul mendapat sanggahan dari Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Arya Bima. Menurut Arya, 40 persen pengguna BBM bersubsidi merupakan sepeda motor roda dua atau merupakan masyarakat kurang mampu.