“Indonesia secara rutin, tidak pernah terlewat, dalam mengikuti UPR, Pemerintah Indonesia bangga paparkan capaian pemenuhan HAM-nya, termasuk juga terbuka sampaikan proses atau tantangannya, di Dewan HAM PBB,” kata Yasonna sebagaimana dilansir laman ham.go.id, Rabu (9/11/2022) lalu.
Sejumlah poin penting yang disampaikan delegasi pemerintah Indonesia dalam forum tersebut antara lain tindak lanjut pemenuhan HAM sesuai 167 rekomendasi yang diterima pada UPR sebelumnya tahun 2017. Kemudian menyampaikan penanganan pandemi Covid-19, pemenuhan hak-hak dasar, perkembangan di bidang perundang-undangan, demokrasi dan good governance, penegakan hukum, dan peran masyarakat sipil.
Dirjen HAM Kemenkumham, Mualimin Abdi, yang hadir secara virtual, menyampaikan seperti tahun 2017 pihaknya akan mengundang para pihak untuk membahas apa yang direkomendasikan UPR. Misalnya, mana rekomendasi yang diterima, ditolak, dan dicatat.
“Sidang UPR merupakan agenda penting bagi pemerintah Indonesia. Pertemuan tersebut akan menjadi ajang untuk menjelaskan upaya pemajuan HAM yang telah dikerjakan pemerintah Indonesia di tanah air kepada dunia internasional,” katanya.