Pasangan Joko Widodo–Ma’ruf Amin misalnya, dalam debat pertama memulai visi-misi dengan menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Bahkan setelah itu, Jokowi secara gamblang menyebutkan pentingnya pemenuhan hak ekonomi yang salah satunya dikerucutkan ke dalam bentuk pemenuhan terhadap sejumlah akses.
“Pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan akses, terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap pemodalan, dan hak atas pembangunan,” ujar Joko Widodo saat debat berlangsung.
Pasangan Prabowo Subianto–Sandiaga Salahudin Uno dalam visi-misi dan programnya menyebutkan sejumlah indikator kriteria keberhasilan negara. “Ciri khas negara yang berhasil adalah harus swasembada pangan, bahan bakar, air bersih,” ujar Prabowo dalam pemaparan visi-misinya. Lebih jauh bahkan Prabowo menarik hubungan antara sejumlah persoalan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, dengan akar permasalahan ekonomi.
“Terorisme kami ingin menyelesaikan dari muara masalah. Muara masalah menurut kami adalah kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas,” terang Prabowo.
Cawapres Sandiaga menyebutkan salah satu hal penting dari hukum yang menjadi kebutuhan di sektor ekonomi yaitu kepastian hukum. Menurut Sandi, keterbukaan peluang ekonomi yang berakibat pada ketersediaan lapangan pekerjaan menuntut peran penting dari kepastian hukum.
“Sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan bukan hanya untuk orang kaya tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin juga pastikan bahwa hukum itu bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi untuk membuka lapangan kerja,” urai Sandi.
Tidak jauh berbeda, semangat kepastian hukum juga ditunjukkan Jokowi. Melanjutkan upaya harmonisasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan yang selama ini telah berlangsung merupakan langkah strategis yang akan diterapkan oleh pasangan nomor urut 01 itu. Jika diperhatikan kembali sejumlah dalil Pemerintah sepanjang periode berjalan, proyek harmonisasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan bertujuan salah satunya untuk menciptakan iklim kemudahan berusaha.