Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Mahkamah Agung menyatakan peraturan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Putusan Mahkamah Agung itu memang sekadar merespons permohonan uji materi yang diajukan pemohon. Tetapi putusan tersebut dimaknai publik sebagai pintu masuk yang memungkinkan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Uji materi itu muncul lantaran sejumlah terpidana kasus korupsi keberatan atas larangan yang tercantum dalam Peraturan KPU. Sebelum putusan MA, sudah ada belasan putusan Bawaslu yang menganulir keputusan KPU.
Dalam putusan perkara nomor 46 P/HUM/2018, MA mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil pemohon atas nama Jumanto. Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung yakni Irfan Fachrudin, Yodi Martono, Supandi.
(Baca juga: MA Putuskan Mantan Narapidana Korupsi Boleh Nyaleg)
Dalam putusannya, MA menyebutkan “…sepanjang frasa ‘mantan terpidana korupsi’ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum”.
Pemohon uji materi, Jumanto, pernah jadi terpidana kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Saat ini Jumanto telah dibebaskan sehingga menurut MA, ia relevan untuk mempersoalkan pengujian frasa mantan terpidana korupsi. Menurut MA, hak politik seseorang telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Majelis hakim agung yang menangani perkara itu juga menggunakan Pasal 73 UU HAM yang mengatur ketentuan pembatasan hak politik seseorang. Normatifnya, pembatasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Peraturan KPU bukan merupakan kategori Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud Pasal 73 UU HAM. Mahkamah Agung juga berpandangan bahwa pembatasan terhadap hak politik seseorang harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih)”.
Oleh karena itu, MA menilai norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut MA, Pasal 240 ayat (1) huruf g sama sekali tidak mengatur norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas pengajuan bakal calon.
(Baca juga: Sengkarut Aturan Larangan Mantan Koruptot Nyaleg)
Maksud KPU yang ditujukan kepada pimpinan partai politik agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, tidak dapat diterima karena MA berpandangan hal ini pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif dalam Pemilihan Umum. Berikutnya MA juga menilai pasal 4 ayat (3), bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan, peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. “Komisi Pemilihan Umum telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya”.
Perihal Penundaan
Dalam pertimbangan, majelis menyatakan MA telah telah meneliti secara saksama surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, perihal permintaan data. Di situ MA menemukan fakta bahwa UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Tetapi tidak ada pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materiil.
Selain itu majelis hakim agung berpendapat permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan KPU mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang lain pada umumnya. Menurut ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Pemilu, ada keterbatasan waktu terkait dengan jadwal pentahapan Pemilihan Umum. Apabila permohonan hak uji materi diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan ini tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat. “Bahwa dengan demikian, penetapan penundaan pemeriksaan permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dicabut serta pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan”.
Sebelumnya sebagaimana diberitakan, Juru Bicara MA, Suhadi menyatakan Peraturan PKPU tentang larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan ciri dalam pileg telah diputus pada Kamis (13/9). “Permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” kata Suhadi kepada Hukumonline, Jumat (14/9). Tak hanya itu, Suhadi menyebutkan materi kedua Peraturan KPU, bertentangan dengan Putusan MK yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana.