Pemerintah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengharapkan kemudahan mendirikan usaha bagi masyarakat. Salah satu sektor yang dimudahkan persyaratannya yaitu usaha mikro dan kecil. Dengan kemudahan tersebut, pemerintah berharap perekonomian dapat tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno mengatakan, perizinan usaha bagi usaha mikro dan kecil selama ini diperlakukan sama dengan investasi skala besar. Menurutnya, dengan UU Cipta Kerja maka perizinan usaha mikro dan kecil akan lebih mudah.
“Tidak adil dan fair, persyaratan usaha mikro dan kecil kok sama dengan yang besar. Ini diubah perizinan usahanya kalau untuk usaha mikro dan kecil risiko rendah cukup mempunyai NIB (nomor induk berusaha) maka bila melakukan persiapan usaha sampai operasional. Bahkan di UU dijamin ini bisa daftar SNI dan sertifikasi halal,” jelas Riyatno dalam Webinar Hukumonline 2020 yang berjudul “Strategi Hukum dan Implementasi Omnibus Law Bagi Pelaku Usaha”, Kamis (19/11).
Kemudahan lainnya, Riyatno menjelaskan, usaha mikro dan kecil juga tidak memerlukan akta notaris dalam pembentukan badan usaha perseroan terbatas. Nantinya, akta notaris tersebut diganti dengan surat keterangan. Saat ini, pemerintah masih menyusun teknis penerbitan surat keterangan tersebut. Terkait jumlah pendiri, usaha mikro dan kecil juga tidak diwajibkan dua orang atau lebih sehingga dapat dilakukan satu orang.
Riyatno menjelaskan terdapat perubahan paradigma perizinan usaha dari berbasis izin menjadi risiko. Nantinya, terdapat empat kategori jenis usaha yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Sehubungan dengan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Riyatno mengatakan persyaratan tersebut lebih diprioritaskan bagi kategori usaha risiko tinggi seperti sektor sumber daya alam dan lingkungan. “Kalau risiko tinggi kemungkinan besar harus ada AMDAL, kalau menengah ada standar,” jelasnya.
Baca:
- Menakar Efektivitas UU Cipta Kerja Terhadap Kemudahan Berusaha
- Alasan Pemerintah Mengatur Ulang Sanksi Perpajakan dalam UU Cipta Kerja
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A Djalil, menyatakan UU Cipta Kerja mengubah paradigma dunia usaha di Indonesia dari pendekatan izin menjadi risiko. Dia menjelaskan melalui pendekatan risiko maka perizinan usaha hanya diperlukan bagi kategori risiko menengah dan tinggi.
“Izin diperlukan untuk usaha yang memiliki risiko sedang dan tinggi saja, jika tidak ada risiko maka tidak perlu izin, sehingga usaha-usaha kecil akan bertumbuh” kata Sofyan, Selasa (17/11).
Dia menyatakan UU Cipta Kerja akan memudahkan pelaku usaha kecil sehingga masyarakat secara luas dapat diuntungkan. "Ada yang bilang undang-undang ini akan menguntungkan investor asing. Itu tidak benar, justru yang paling diuntungkan adalah pengusaha kecil, masyarakat yang akan memulai usaha, untuk seluruh masyarakat Indonesia” ujar Sofyan.
Sehubungan dengan kondisi resesi saat ini, Sofyan mengatakan bahwa dengan penyederhanaan regulasi maka akan mempermudah bangkitnya ekonomi. “Seluruh dunia saat ini mengalami resesi akibat Covid-19, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita akan bangkit lebih cepat, sederhananya regulasi akan membuat lapangan-lapangan kerja lebih terbuka, perusahaan-perusahaan akan memilih Indonesia karena iklim investasi di Indonesia sudah lebih baik,” ujarnya.
Menurutnya, UU Cipta Kerja merupakan bentuk reformasi regulasi dan juga upaya pencegahan korupsi. "UUCK ini dibentuk dengan omnibus law, yang biasanya satu undang-undang dirubah dengan satu undang-undang, omnibus law ini merubah banyak undang-undang dengan satu undang-undang, izin menjadi lebih sederhana, ini akan mengurangi interaksi sehingga tidak membuka peluang korupsi,” terangnya.
Dapatkan artikel bernas yang disajikan secara mendalam dan komprehensif mengenai putusan pengadilan penting, problematika isu dan tren hukum ekslusif yang berdampak pada perkembangan hukum dan bisnis, tanpa gangguan iklan hanya di Premium Stories. Klik di sini.