Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. PP No.46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT sebagaimana diubah melalui PP No.60 Tahun 2015, mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program ini. Manfaat JHT berupa uang tunai yang dibayar apabila peserta (pekerja) berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Manfaat ini dibayar secara sekaligus.
Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila masa kepesertaan paling singkat sudah 10 tahun. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu ini paling banyak 30 persen dari total jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10 persen untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.
Bagi peserta yang meninggal dunia, manfaat JHT diberikan kepada ahli waris yang sah. Ahli waris tersebut meliputi janda; duda; atau anak. Jika ketiga penerima ahli waris itu tidak ada, maka manfaat JHT diberikan sesuai urutan yakni keturunan sedarah pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; saudara kandung; mertua; dan pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja.
Lebih lanjut, pembayaran klaim JHT diatur dalam Permenaker No.19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. “Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada peserta apabila peserta mencapai usia pensiun; cacat total tetap; atau meninggal dunia,” demikian bunyi Pasal 12 Permenaker 19/2015 ini. (Baca Juga: Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Hindari PHK)
Bagi peserta yang mencapai usia pensiun, manfaat JHT diberikan ketika mencapai usia pensiun. Manfaat JHT ini juga berlaku untuk peserta yang berhenti bekerja meliputi mengundurkan diri; terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan peserta yang meninggalkan Indonesia selamanya.
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengklaim manfaat JHT karena masuk usia pensiun yakni kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan; surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan; dan fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku.
Manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri, manfaat akan dibayar tunai sekaligus setelah peserta melewati masa tunggu selama 1 bulan sejak tanggal surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan. Persyaratan yang harus dipenuhi peserta yang mengundurkan diri yakni kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan; surat keterangan pengunduran diri dari perusahaaan tempat bekerja; dan fotokopi KTP dan KK.
Untuk peserta yang mengalami PHK, manfaat JHT dapat dibayarkan secara tunai sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan sejak tanggal PHK. Persyaratan pengajuan klaim JHT bagi peserta yang mengalami PHK yakni kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan; bukti persetujuan bersama PHK yang telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial (PHI); dan fotokopi KTP dan KK.
Sementara peserta yang meninggalkan Indonesia selamanya dapat mengklaim manfaat JHT dengan syarat melampirkan surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia; fotokopi paspor; dan fotokopi visa bagi tenaga kerja warga Indonesia. (Baca Juga: Inilah Poin-Poin Perubahan PP Program JHT)
Manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun. Hak atas manfaat JHT diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap. Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap harus memenuhi persyaratan berupa kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan surat keterangan dokter. Mekanisme penetapan cacat total tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara bagi peserta yang meninggal dunia, manfaat JHT diberikan kepada ahli waris meliputi janda; duda; atau anak. Dalam hal ketiga pihak itu tidak ada manfaat JHT diberikan pihak sesuai urutan yakni keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; saudara kandung; mertua; dan pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta. Jika berbagai pihak itu tidak ada, manfaat JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan (BHP) sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemberian manfaat JHT kepada ahli waris harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu kartu asli BPJS Ketenagakerjaan; surat keterangan kematian dari RS/kepolisian/kelurahan; surat keterangan ahli waris dari instansi yang berwenang; dan fotokopi KTP dan KK.