Lebih lanjut, Gary menjelaskan sistem pemilihan hakim secara langsung ini memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya, karena hakim dipilih langsung oleh rakyat, maka hakim akan membuat putusan yang lebih dekat kepada unsur keadilan bagi masyarakat.
Bila hakim tak ‘mengikuti’ masyarakat maka nanti dia tak akan dipilih lagi oleh rakyat pada pemilihan berikutnya. “Ini membuat hakim lebih responsif terhadap apa yang menjadi kepedulian masyarakat ketika menangani suatu kasus,” jelasnya.
Sisi negatifnya, si hakim kelak hanya akan memutus berdasarkan apa yang populer di mata masyarakat. Bukan berdasarkan hukum atau fakta hukum yang ada di persidangan. “Padahal, hakim itu harus memutus berdasarkan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Gary, hakim yang terpilih belum tentu hakim yang terbaik. Pasalnya, pemilihan dilakukan oleh masyarakat ‘biasa’ yang mungkin saja tak mengetahui banyak informasi mengenai hukum atau latar belakang si hakim. “Berbeda halnya bila hakim dipilih oleh para ahli. Tapi, setiap sistem ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing,” ujarnya.
Penjelasan Gary boleh jadi benar. Contohnya, apa yang dialami oleh salah seorang warga Washington State bernama Jesse Keppen ketika akan menggunakan hak pilihnya. Dalam kertas suara yang diterima melalui pos, ada beberapa isu atau pemilihan yang harus dipilih oleh warga.
Di antaranya, pemilihan presiden, pembuatan undang-undang mengenai pernikahan sesama jenis di Washington State, dan isu legalisasi ganja untuk wilayah Washington State. Ketika memilih beberapa topik yang ‘sering diperdebatkan’ ini, Jesse terlihat lancar memilih.
Namun, dahinya berkernyit ketika masuk ke pemilihan hakim. “Saya biasanya tak memilih hakim. Saya hanya memilih hakim yang saya tahu track recordnya,” ujarnya.