"Untuk mengawasi MEA, kami kekurangan 50 orang personal, bila dihitung dari beban kerja," kata Untung Basuki di Batam, Senin (16/6).
Ia mengatakan beban kerja Bea dan Cukai dipastikan akan bertambah pada pelaksanaan MEA. Terutama dalam mengawasi barang ke luar daerah pabean Indonesia, sehingga membutuhkan tambahan personel.
KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam sudah mengajukan penambahan personel itu kepada Dirjend Bea dan Cukai, dan diharapkan dapat segera dipenuhi demi pengawasan saat MEA. "Biasanya nanti dipenuhi dari lulusan STAN," kata dia.
Mengenai kebutuhan kapal patroli, ia menilai saat ini cukup, karena Kantor BC Batam didukung penuh oleh Kantor BC Kepri di Karimun. Secara nasional, Kementerian Keuangan memang menambah jumlah kapal patroli untuk bea dan cukai. Namun, ia enggan memastikan penambahan untuk wilayah Kepri.
Sebelumnya, di Batam, Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat mengatakan pihak Bea dan Cukai mesti memperketat pengamanan di perbatasan saat pemberlakuan MEA 2015 untuk menghindari barang-barang ilegal masuk ke Indonesia.
"Wilayah perbatasan mesti dijaga ketat di custom. Jangan sampai produk ilegal masuk," katanya.
Meskipun bea masuk sudah nol persen, namun barang ilegal tetap harus diantisipasi untuk melindungi masyarakat dari barang-barang yang berkualitas rendah. Ia mengatakan Kementerian Perindustrian sudah berkoordinasi dengan Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Kamar Dagang dan Industri Kepulauan Riau Soraya Djajakusuma optimis UKM di wilayah perbatasan mampu bersaing dengan UKM sejenis di ASEAN.
Menurutnya, UKM di perbatasan, terutama di Batam dan Bintan sudah terbiasa dengan persaingan dengan negara jiran.