Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana akan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan pasokan premium di Jakarta. Selain akan berdampak pada penghematan anggaran, usulan ini dinilai dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus mengurai kemacetan di Ibu Kota.
Meski hal ini baru menjadi wacana, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi positif rencana tersebut. Kemenkeu menyatakansetuju jika Pemprov DKI Jakarta melakukan penghapusan penjualan premium di Jakarta. Kebijakan tersebut dipandang akan menghemat kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta.
“Kuota BBM bersubsidi di Jabodetabek itu paling kritikal. Jadi, setuju sekali kalau premium dihapus di Jakarta,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (21/12).
Bambang berharap Pemprov nantinya dapat bekerjasama dengan PT Pertamina dan BPH Migas untuk mekanisme penghapusan BBM bersubsidi di Jakarta. Dukungan ini diberikan oleh Kemenkeu agar pengendalian volume BBM bersubsidi semakin baik serta memberikan jalan bagi Pemprov untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Sedangkan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa lebih menyetujui usulan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran daripada menghapuskan bensin jenis premium dan solar dari kawasan DKI Jakarta, karena masih banyak transportasi umum dan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.
"Bagaimana dengan masyarakat DKI yang belum mampu, kita memikirkan itu dan seperti apa kita memberikan susbidinya. Saya paham pemikirannya akan tetapi bagaimana memberikan subsidi kepada mereka yang memerlukan," katanya.
Hatta menjelaskan usulan penghapusan BBM bersubsidi dapat dilakukan apabila pemerintah telah mengembangkan sistem transportasi umum yang lebih memadai dengan bahan bakar gas dan masyarakat tidak lagi bergantung pada solar bersubsidi.
"Subsidi masih diperlukan, kalau memang diganti dengan transportasi lain yang berbahan gas, itu jauh lebih baik," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menghapus BBM bersubsidi di DKI Jakarta, agar penggunaan kendaraan pribadi berkurang dan masyarakat menggunakan transportasi umum.
"Nanti orang akan memilih, lebih baik naik busway atau bus biasa yang kosong. Kita akan usulkan kepada Pak Presiden agar Jakarta tidak ada lagi bensin premium," ujarnya.
Saat ini konsumsi BBM bersubsidi selalu melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam APBN. Hal tersebut terlihat dari penggunaan bensin serta solar pada tahun ini yang mencapai 46 juta kiloliter, melebihi kuota 40 juta kiloliter.
Untuk tahun 2013, pemerintah memberikan kuota sebesar 46 juta kiloliter, namun apabila upaya pengendalian tidak dilakukan maka diprediksi penggunaan BBM bersubsidi dapat mencapai 48 juta kiloliter.
Kondisi kelebihan kuota BBM bersubsidi tersebut secara tidak langsung dapat memberikan tekanan kepada anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, terutama bagi kelangsungan belanja subsidi dan menimbulkan berbagai risiko fiskal.